Fadli Zon Setuju Remisi untuk Koruptor

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon sepakat dengan rencana pemberian remisi bagi para koruptor oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Fadli menilai, remisi adalah hak bagi semua narapidana tanpa memperdulikan kasus yang menjeratnya.

"Ini menyangkut hak, kalau ada aturan remisi, tidak apa-apa (diberikan) selama berkelakuan baik," kata Fadli, Senin (16/3) di Komplek DPR, Jakarta.

Pilihan Redaksi Obral Remisi, Pemerintah Dinilai Manjakan Koruptor Bicara Remisi, Tiga Pimpinan KPK Menghadap Jokowi Usai Dipanggil Presiden, Komisioner KPK akan Temui DPR

Menurutnya, hak untuk mendapatkan remisi terkait dengan hak asasi manusia. Karena tidak pantas jika ada tindakan diskriminatif pada para koruptor.

Fadli tak setuju jika ada yang mengatakan bahwa pemberian remisi ini merupakan bentuk pelemahan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa harus terus didukung.

Namun dukungan yang diberikan lebih pada pemberatan hukuman yang diberikan, bukan pada remisi sebagai hak seorang narapidana. Sebagai kejahatan luar biasa, Fadli mendukung kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi dan narkotik mendapat hukuman berat.

"Narapidana sudah mendapatkan dan menjalani hukuman, kalau mereka berbuat baik dan kemudian dianggap perlu remisi ya hak mereka untuk mendapat remisi," kata politisi Gerindra ini.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan aturan pembatasan remisi terhadap narapidana kasus tindak pidana korupsi tidak sejalan dengan konsep pemidanaan yang saat ini dianut Indonesia, yaitu sistem pemasyarakatan. Kemenkumham pun berencana menyusun kriteria baru tentang pemberian remisi pada narapidana kasus korupsi. (sur)