Jakarta, CNN Indonesia -- Ketiadaan dana bantuan dari pemerintah membuat banyak sekolah swasta yang berjalan tertatih-tatih untuk berkembang dan bersaing dalam dunia pendidikan global. Namun, pemerintah kini menjamin tidak akan ada lagi 'anak tiri' dalam pendidikan di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan usai melakukan
breakfast meeting bersama dengan Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri Kabinet Kerja di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (16/3).
"Pendidikan harusnya tidak dibedakan antara negeri dan swasta, semuanya mendapatkan dukungan dari pemerintah. Toh, ujungnya meningkatkan kualitas manusia. Ini salah satu yang kami diskusikan, apa saja yang bisa dikerjakan agar swasta maju dan milik negara juga berjalan dengan baik," kata Anies.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anies lantas mengambil contoh beban perguruan tinggi atau lembaga pendidikan swasta yang cukup besar di investasi awal, misalnya untuk pengadaan gedung tanah, yang biasanya tidak dibantu negara. Sejak sekarang, negara akan mengupayakan untuk membantu sekolah swasta dalam hal itu. Sehingga, sekolah tersebut mampu memulai persekolahan tanpa harus menanggung biaya yang sangat besar efeknya.
"(Sekolah) swasta kecil sulit melakukan penambahan perbaikan penguatan. Pemerintah ingin agar semuanya mendapatkannya," kata Anies. Ia berharap kementerian terkait lainnya mampu bekerjasama untuk mendukung masalah pembiayaan sekolah ini.
Untuk bisa menyukseskan program ini, Anies berpendapat, banyak aturan yang harus diubah karena selama ini peraturan yang ada tidak memberikan ruang yang sejajar antara sekolah negeri dan swasta.
Anies mengaku sejauh ini pihaknya telah melakukan proses assessment melalui Badan Akreditasi Nasional Sekolah. "Dari situ sudah ada grading-nya, tapi setelah kami tahu bahwa penilaian untuk akreditasi adalah fasilitas gedung dan fasilitas belajar, ini seperti lingkaran setan. Kalau fasilitasnya jelek, maka akreditasinya jadi jelek. Dan untuk meningkatkan akreditasi, perlu biaya," ujar dia.
Namun, Anies belum tahu apakah sekolah swasta yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah nantinya gedungnya bisa menjadi aset negara apa tidak. "Makanya harus diatur, apakah ini sifatnya hibah atau dipinjamkan. Yang penting siapa yang punya," kata dia.
(utd)