KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Hadi Poernomo

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kesiapannya untuk menghadapi upaya praperadilan yang ditempuh oleh Hadi Poernomo. Tersangka dugaan kasus korupsi pajak PT Bank Central Asia itu menganggap penetapan tersangka dari KPK tidak layak disandang olehnya.

Menurut pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Pribowo, bagaimanapun lembaga antirasuah menghormati proses hukum yang diupayakan oleh Hadi. "Tapi kami tentu kami siap menghadapinya," ujar Johan saat dikonfirmasi Senin (16/3).

Johan mengaku telah melakukan segala upaya untuk menangkal gelombang praperadilan dari para tersangka koruptor menyusul kemenangan sidang Budi Gunawan yang palunya diketok Hakim Sarpin Rizaldi. Salah satunya dengan mengajukan permohonan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yang kemudian tak mendapat sambutan dari MA.

Pilihan Redaksi Alasan Sakit, Hadi Purnomo Mangkir Lagi dari Pemeriksaan KPK KPK Akan Panggil Ulang Bekas Dirjen Pajak Hadi Poernomo Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo Ajukan Praperadilan

"Kami sebenarnya pernah mengusulkan SEMA kepada MA untuk mengantisipasi gelombang praperadilan. Namun dari diskusi awal dengan Ketya MA dan jajarannya, sepertinya SEMA tidak akan dikeluarkan lagi," ujar Johan.

Hadi mengajukan praperadilan lantaran menganggap KPK tidak berwenang menyidik kewenangan Dirjen Pajak sebagaimana diatur Pasal 25 dan 26 UU 99/1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KPP).

"Jadi Dirjen Pajak punya kewenangan yang diberikan oleh UU Pajak untuk memeriksa permohonan keberatan wajib pajak," ujar kuasa hukum Hadi, Yanuar Wasesa.

Menurut Yanuar, putusan menerima keberatan pajak PT BCA tahun 1999 bukan ranah tindak pidana korupsi berdasar Pasal 14 UU Tipikor. "Pelanggaran UU perpajakan itu masuk wilayah Tipikor kalau ada feed back," ujarnya. (sip)