KPK Akan Panggil Ulang Bekas Dirjen Pajak Hadi Poernomo

Gilang Fauzi, CNN Indonesia | Senin, 16/03/2015 11:56 WIB
KPK Akan Panggil Ulang Bekas Dirjen Pajak Hadi Poernomo Gedung Kementrian Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak. (DetikFoto/Hasan Alhabshy).
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengagendakan pemanggilan ulang untuk tersangka kasus pajak PT Bank Central Asia (BCA), Hadi Poernomo. Rencana agenda pemeriksaan ulang terhadap bekas Direktur Jenderal Pajak itu dilakukan lantaran pada panggikan sebelumnya Hadi terkena penyakit jantung.

"Memang ada rencana untuk memanggil ulang yang bersangkutan. Tapi jadwalnya belum ditetapkan," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi Senin (16/3).

Meski demikian, Priharsa mengaku belum mendapat informasi apakah KPK telah meminta pendapat lain terhadap pihak Hadi yang kini diklaim tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta.


Sebelumnya ‎pengacara Hadi, Yanuar Wasesa telah meminta agenda pemeriksaan ulang lantaran kliennya tak bisa memenuhi panggilan, Kamis (12/3). "Kalau di‎panggil lagi dan kondisi Pak Hadi sudah membaik pasti akan datang," ujar Yanuar.

Hadi ditetapkan jadi tersangka lantaran diduga menyalahgunakan wewenang saat menjabat Dirjen Pajak periode 2002 hingga 2004. Nahas bagi Hadi, status tersangka itu dia sandang persis pada hari ulang tahunnya yang ke-67 pada 21 April 2014.

Penetapan status tersangka itu menjadi kado terburuk lantaran Hadi tersandung kasus dugaan korupsi pengurusan pajak yang diajukan Bank BCA pada 2003. Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp 375 miliar.

Berdasarkan lebih dari dua alat bukti yang diperoleh KPK, perbuatan melawan hukum yang dilakukan Hadi adalah dengan cara menyalahgunakan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak nihil (SKPN) pajak penghasilan (PPh) PT BCA tahun pajak 1999.

Bermula pada Juli 2003, Bank BCA mengajukan surat keberatan pengenaan pajak atas transaksi non-performing loan (NPL) atau kredit macet Rp 5,7 triliun kepada Direktorat Pajak Penghasilan (PPh) Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Lantas pada 13 Maret 2004, Direktorat PPh mengirimkan surat pengantar risalah yang berisi keberatan atas permohonan BCA tersebut kepada Hadi Poernomo selaku Dirjen Pajak. Surat itu lengkap dengan hasil telaah yang menyimpulkan permohonan keberatan wajib pajak Bank BCA ditolak.

Pada 17 Juli 2004 atau sehari sebelum jatuh tempo bagi Dirjen Pajak untuk memberikan keputusan final atas permohonan BCA, Hadi membuat keputusan yang mengagetkan. Dia balik mengirimkan nota kepada Direktorat PPh agar mengubah kesimpulan. Dari sinilah peran Hadi terendus.

Hadi meminta kesimpulan yang semula menolak agar diubah menjadi menerima seluruh keberatan. Namun, belum selesai bawahannya mengubah risalah, 18 Juli 2004, Hadi justru menerbitkan surat ketetapan pajak nihil (SKPN) sebagai tindak lanjut telah diterimanya keberatan yang diajukan BCA.

Atas perbuatannya, pejabat asal Pamekasan, Jawa Timur, itu diduga melanggar pasal 2 ayat 1 dan/atau pasal 3 UU No 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dia terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. (utd/utd)