Mekeng: Ical Sudah Selesai, Jangan Buang-buang Waktu

Jakarta, CNN Indonesia -- Perjalanan panjang perseteruan Partai Golkar bagi kelompok Agung Laksono dianggap sudah berakhir. Penyerahan susunan kepenguruan lengkap yang merupakan gabungan dari dua kubu ke Kemenkumham sebagai tanda selesainya perselisihan. Kubu Aburizal Bakrie (Ical) diminta untuk tidak mengajukan gugatan karena hanya akan membuang-buang waktu.

Politikus Partai Golkar kubu Agung Laksono, Melchias Markus Mekeng, menyatakan bahwa semua sudah ada dasar-dasar hukumnya. Dan dengan nanti terbitnya surat keputusan kepengurusan Golkar maka tuntas lah perselisihan dua kubu yang sudah berlangsung sejak tahun lalu. “Sudah selesai. Jangan buang-buang waktu. Semua kembali ke norma,” tutur Mekeng saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (17/3).

Pilihan Redaksi Ical Cabut Gugatan, Yusril: Agung Dapat Angin Segar Menkumham Orang Dekat Ical Tolak Perombakan Fraksi Golkar oleh Agung Mekeng Siap Gantikan Fadel di Kursi Ketua Komisi XI Agung Laksono Beri Loyalis Ical Jabatan Strategis Golkar Agung Segera Coret Orang-orang Dekat Ical di DPR

Menurut Mekeng, dalam waktu dekat ini daftar susunan kepengurusan tersebut bakal disahkan pemerintah yaitu Kemenkumham. “Dalam satu dua hari akan disahkan dan ada surat keputusan pengesahan,” ucap Mekeng saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (17/3).

Mekeng menyatakan, keputusan pengesahan kepengurusan Golkar oleh Menkumham tidak dapat diajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena sudah merupakan hasil dari sidang Mahkamah Partai.

Hasil dari sidang mahkamah tersebut yaitu kubu yang menang harus mengakomodir kubu yang kalah. “Dan hal itu sudah dilakukan oleh kubu Pak Agung,” kata Mekeng seraya menekankan keputusan mahkamah yang diakui Kemenkumham bersifat final dan mengikat.

Mekeng menegaskan, pengesahan sususan kepengurusan partai terkait sengketa tidak dapat digugat. “Kalau sengketa lain bisa dibawa atau digugat ke pengadilan tapi kalau ini tidak,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Bidang Ekonomi dan Keuangan versi Munas Jakarta ini.

Anggota Komisi XI DPR ini juga mengingatkan bahwa konflik internal Golkar memang sudah harus dituntaskan secepatnya guna mempersiapkan diri pada ajang pemilihan kepala daerah serentak yang dimulai tahun ini. (obs)