Kemendagri Tunggu APBD DKI Hingga Tengah Malam Ini
Hafizd Mukti | CNN Indonesia
Jumat, 20 Mar 2015 13:36 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri akan menunggu keputusan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah DKI Jakarta paling lambat hingga 00.00 WIB malam ini, untuk kemudian disahkan sebagai Perda APBD DKI Jakarta 2015.
"Jika ini kemudian ingin disahkan sebagai perda, maka kami tunggu sampai pukul 00.00 WIB tengah malam," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dodi Riyatmadji kepada CNN Indonesia, Jumat siang (20/3).
Selama ini, kata Dodi Kemendagri telah memberikan dan memfasilitasi DPRD dan Gubernur DKI Jakarta untuk sesegera mungkin memberikan rumusan APBD agar program pemerintah segera berjalan. Namun, jika kemudian hari ini tidak juga disepakati, maka mau tidak mau peraturan gubernur yang harus dikeluarkan.
"Kan kita sudah berikan tenggat waktu, kalau tidak sepakat dan lewat dari hari ini ya lewat pergub, dan itu tidak masalah," jelas Dodi.
Lebih jauh Kemendagri enggan memprediksi apa yang akan terjadi. Meskipun menggunakan pergub, APBD DKI Jakarta bisa normal dalam APBD perubahan 2015 sehingga bisa direvisi.
"Tunggu saja. Pakai pergub pun tidak masalah hanya defisit sedikit. Nanti ada APBD perubahan 2015 kan."
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak masalah jika ada pimpinan atau anggota DPRD DKI yang masih tak sepakat dengan penerbitan Perda APBD DKI Jakarta 2015 versi e-budgeting. Menurut, Ahok, pengajuan hasil input e-budgeting sesuai dengan koreksi Kemendagri tidak membutuhkan seluruh tanda tangan dari pimpinan dewan.
"Salah satu wakil saja. Kalau memang tidak setuju, seluruh rakyat akan melihat bahwa wakil ketua ini tidak menyetujui," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (20/3).
Mantan Bupati Belitung Timur ini lantas menyebut bahwa dirinya cukup heran bahwa sistem e-budgeting yang menurutnya banyak membawa manfaat ini masih dipertentangkan. Saat ini, jelas Ahok, dengan e-budgeting maka seluruh pihak dapat ikut mengawasi anggaran pemerintah daerah.
"Kalau masih ada wakil ketua tidak mau tandatangan berarti mereka menghambat APBD. Orang akan mencatat ini, wakil ketua mana yang otaknya agak beda sama kita semua," ucap Ahok. (pit)
"Jika ini kemudian ingin disahkan sebagai perda, maka kami tunggu sampai pukul 00.00 WIB tengah malam," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dodi Riyatmadji kepada CNN Indonesia, Jumat siang (20/3).
Selama ini, kata Dodi Kemendagri telah memberikan dan memfasilitasi DPRD dan Gubernur DKI Jakarta untuk sesegera mungkin memberikan rumusan APBD agar program pemerintah segera berjalan. Namun, jika kemudian hari ini tidak juga disepakati, maka mau tidak mau peraturan gubernur yang harus dikeluarkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih jauh Kemendagri enggan memprediksi apa yang akan terjadi. Meskipun menggunakan pergub, APBD DKI Jakarta bisa normal dalam APBD perubahan 2015 sehingga bisa direvisi.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak masalah jika ada pimpinan atau anggota DPRD DKI yang masih tak sepakat dengan penerbitan Perda APBD DKI Jakarta 2015 versi e-budgeting. Menurut, Ahok, pengajuan hasil input e-budgeting sesuai dengan koreksi Kemendagri tidak membutuhkan seluruh tanda tangan dari pimpinan dewan.
"Salah satu wakil saja. Kalau memang tidak setuju, seluruh rakyat akan melihat bahwa wakil ketua ini tidak menyetujui," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (20/3).
Mantan Bupati Belitung Timur ini lantas menyebut bahwa dirinya cukup heran bahwa sistem e-budgeting yang menurutnya banyak membawa manfaat ini masih dipertentangkan. Saat ini, jelas Ahok, dengan e-budgeting maka seluruh pihak dapat ikut mengawasi anggaran pemerintah daerah.
"Kalau masih ada wakil ketua tidak mau tandatangan berarti mereka menghambat APBD. Orang akan mencatat ini, wakil ketua mana yang otaknya agak beda sama kita semua," ucap Ahok. (pit)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK