Masalah APBD 2015, DPRD DKI Jakarta Terpecah

Lalu Rahadian, CNN Indonesia | Kamis, 19/03/2015 18:31 WIB
Masalah APBD 2015, DPRD DKI Jakarta Terpecah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta (dari kanan) M Taufik, Triwisaksana, dan Abraham Lunggana, saat mediasi permasalahan antara pemerintah DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta, Kamis, 5 Maret 2015. CNN Indonesia/Adhi Wicaksono.
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta terpecah dalam memutuskan pilihan hendak menyetujui draf APBD 2015 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri atau tidak. Berdasarkan keterangan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Prabowo Soenirman, perbedaan pandangan untuk menerima atau menolak APBD 2015 hasil evaluasi Kemendagri telah muncul dalam diri beberapa anggota DPRD pada Kamis (19/3) ini.

Hari ini, segenap pimpinan DPRD DKI Jakarta diketahui memiliki agenda menggelar Rapat Pimpinan Gabungan untuk membahas persoalan APBD DKI Jakarta di Ruang Rapat Serbaguna DPRD DKI Jakarta. Namun, diketahui rapat batal terlaksana karena beragam alasan dari para anggota DPRD yang telah hadir di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (19/3) siang tadi.

"Posisi kita itu sedang memasuki posisi sulit karena tidak semua anggota DPRD menyetujui untuk menggunakan Peraturan Daerah (untuk mengesahkan APBD 2015). Walaupun ada juga (anggota DPRD DKI Jakarta) yang mendukung (penerbitan Perda untuk APBD 2015). Tapi ini putusannya belum keluar ya," ujar Prabowo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (19/3).


Sejalan dengan pernyataan Prabowo, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat Ahmad Nawawi menuturkan, pembatalan rapat dilakukan karena belum adanya persamaan pandangan dari anggota DPRD, Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi, dan Pimpinan Banggar terhadap keputusan untuk menerima atau menolak draf APBD 2015 hasil evaluasi Kemendagri yang tengah diinput datanya melalui sistem e-Budgeting saat ini.

"Pokoknya belum ada kesepakatan di antara teman-teman. APBD mana yang akan dibahas ulang oleh DPRD, kalau versinya Ahok untuk apa kita bahas, harusnya versi pembahasan (yang dibahas DPRD). Kita tunda saja rapatnya besok (Jumat, 20 Maret) pukul 10.00 WIB," tutur Nawawi.

Prabowo menegaskan, hingga saat ini Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta belum memutuskan hendak menerima Peraturan Daerah untuk APBD 2015, atau menolak dan lebih menyetujui penerbitan Peraturan Gubernur agar APBD 2014 digunakan tahun ini.

"Gerindra belum mengambil keputusan. Belum confirm menerima Perda," ujar Prabowo.

Senada dengan Prabowo dan Nawawi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PPP Abraham 'Lulung' Lunggana juga menyatakan belum ada kesepakatan yang muncul di antara anggota DPRD untuk menerima atau akan menolak hasil pembahasan draf APBD 2015 hasil evaluasi Kemendagri kedepannya.

"Belum sepakat mau memakai APBD yang mana," ujar Lulung singkat di Gedung DPRD, Kamis (19/3).

(obs/obs)