Fraksi Hanura dan PPP Isyaratkan Sepakati Pergub

Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Hanura dan PPP DPRD DKI Jakarta indikasikan menolak APBD DKI 2015 yang sudah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri atau APBD e-budgeting versi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI, Mohammad Sangaji mengatakan fraksinya telah sepakat akan memberikan kewenangan penuh kepada gubernur ikhwal APBD DKI 2015.

"Hanura memberikan keleluasaan sepenuhnya kepada gubernur untuk mengelola anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata pria yang akrab disapa Ongen ini di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Jumat (20/3). Ongen menjelaskan, keputusan ini diambil setelah ada pertemuan dengan ketua-ketua fraksi di DPRD.

Pilihan Redaksi Jika Anggaran Tak Disepakati, Ahok: Rakyat Bakal Mencatat Kemendagri Tunggu APBD DKI Hingga Tengah Malam Ini Meski Ragu Setuju, Pemprov DKI Tetap Serahkan APBD ke DPRD

Saat didesak apakah hal tersebut berarti DPRD menyepakati penerbitan pergub, Ongen enggan memaparkan lebih jauh. Ia hanya menjawab singkat, "Ya, terjemahkan sendiri," kata Ongen sembari tersenyum.

Sementara itu, Ketua Fraksi PPP Maman Firmansyah juga menyampaikan hal serupa. Ia mengatakan fraksinya telah menyepakati penerbitan Pergub APBD.

Alasannya, DPRD merasa tidak ikut ambil bagian dalam APBD 2015 yang diajukan oleh Pemprov DKI kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. "Kita merasa APBD ini bukan yang kami bahas. Masak kami harus ikut andil sama APBD yang bukan kita bahas," ujar Maman. (Baca juga: Taufik Klaim Mayoritas Fraksi DPRD Sepakati Pergub)

Pada rapat pembahasan antara Pemprov DKI dengan DPRD kemarin, masih belum ditemui kata sepakat di DPRD apakah menerima atau menolak APBD 2015 hasil evaluasi Kemendagri. Karena itu, rapat dilanjutkan hari ini. Sebelumnya, Fraksi PDIP, Golkar, PKB dan NasDem sepakat untuk menerima Perda 2015 tersebut. Sementara yang menolak adalah Fraksi Gerindra, PAN. Fraksi PKS masih belum menunjukkan sikap resmi. (hel)