Pengamat LIPI: Ahok Benar Alihkan APBD ke Program Pro Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia -- DPRD DKI tampaknya bakal pasti menolak APBD 2015 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri, meski ada waktu tambahan hingga besok, Senin (23/3). Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersiap dengan peraturan gubernur untuk membuat APBD 2015 dengan pagu APBD 2014.

Menurut pengamat politik anggaran dan kebijakan publik LIPI Syafuan Rozi menilai, pergub ini bisa digunakan oleh Ahok sebagai cara mediasi yang elegan dengan DPRD DKI.
"Caranya, Ahok harus mengalihkan anggaran di pos yang bermasalah yang disebutkan oleh Kemendagri ke pos-pos yang pro rakyat. Dan benar Ahok mengalihkan salah satunya untuk banjir," tuturnya saat dihubungi CNN Indonesia, Minggu (22/3).

Pilihan Redaksi Kisruh APBD, IBC: Anggaran Bukan Kebijakan, Tak Bisa Ditunda Ahok Buka Mata Masyarakat Akan Bobroknya Penyusunan APBD DKI Kemendagri: Perda APBD DKI 2015 Masih Mungkin

Dengan memindahkan anggaran bermasalah yang pos yang pro rakyat, lanjut Syafuan, Ahok tetap mendapat simpati rakyat Jakarta sementara DPRD tidak terlalu kehilangan muka karena anggaran itu dipakai untuk progran pro rakyat. " Ini akan jadi awal baik baik kedua belah pihak dalam membicarakan anggaran di masa mendatang," tuturnya.

Dalam penilaian Syafuan yang juga dosen politik anggaran dan kebijakan publik FISIP UI ini, ada tiga pos pro rakyat di Jakarta. Pertama adalah pemukiman yang layak buat warga miskin. "Ini bisa dilakukan dengan membangun lagi rumah susun sederhana yang layak. Ini juga untuk mengatasi padatnya pemukiman kumuh," paparnya.

Kedua, untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Syafuan belum melihat proyek yang benar-benar inovatif dari Pemprov DKI. Dia mengusulkan, ada baiknya, untuk mengatasi kemaceten, Pemprov bisa mempertimbangkan kereta gantung.

Ketiga adalah pos untuk menangani banjir. Banjir, papar Syafuan adalah persoalan klasik Jakarta. Hanya saja, persoalan ini melibatkan daerah-daerah lain di sekitar Jakarta. "Bisa perbaikan drainase atau proyek lain yang terkait soal penanganan banjir, tukasnya.

Ahok sendiri menyatakan, salah satu anggaran pos yeng bermasalah, yakni pembelian UPS bagi sejumlah sekolah senilai Rp 330 miliar akan dialokasikan untuk menangani banjir.
Sebagaimana dikutip dari detik.com, dana itu akan digunakan untuk membeli tanah dan menyelesaikan tanggul untuk mencegah banjir, termasuk banjir kiriman dari laut.

Dikatakannya, sepanjang 2014 lalu banyak sekali pokok-pokok pikiran (pokir) yang diajukan oleh dewan dalam APBD. Hal ini membuat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) DKI Jakarta begitu besar.

"Jadi banyak sekali titipan-titipan dari oknum DPRD di belakang dalam bentuk pokir yang sudah diakui oleh mantan ketua (mantan Ketua DPRD DKI periode lalu Ferial Sofyan) itu adalah kebiasaan dia, makanya kita Silpa kan. Kalau tahun ini ada nggak? Ya nggak ada dong," terang Ahok.

"Tanah dulu juga mesti anggota DPRD yang ngatur lokasinya, sekarang enggak (karena) gelondongan. Selama harganya sesuai NJOP atau harga pasar, kita bayar. Makanya sejarah pokir terbesar di DKI kenapa 2014 karena banyak kita temukan permainan titip menitip yang nggak perlu dan kita potong, makanya begitu 2015 kita paksa e-budgeting supaya keluar nih omongan mereka nih. Akhirnya, keluar kan memfitnah kami bahwa ini palsu. Padahal, bukan palsu (tapi) barangnya nggak jadi masuk," lanjutnya.

(hel)