Konflik Baru Ahok-DPRD Bisa Muncul Lagi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kemungkinan besar tidak diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD DKI Jakarta 2015 oleh DPRD Jakarta berpotensi memunculkan konflik baru antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD.

Direktur Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi berpendapat, jika DPRD DKI Jakarta menolak mengeluarkan perda soal APBD 2015 maka dapat menimbulkan perseteruan baru. “Akan blunder lagi,” ucap Uchok saat dihubungi CNN Indonesia, Senin (23/3).

Pilihan Redaksi Ahok Sindir DPRD dan Lulung Saat Jelaskan Penggunaan APBD Ahok Yakin Pembangunan Jakarta Tak Terlambat, Meski Terhambat Pengamat LIPI: Ahok Benar Alihkan APBD ke Program Pro Rakyat Kemendagri: Perda APBD DKI 2015 Masih Mungkin Badan Anggaran DPRD Tak Sanggup Bahas RAPBD Malam Ini

Menurut Uchok, potensi konflik tersebut bisa saja muncul karena dalam undang-undang hanya menyebut soal pagu anggaran tapi tidak mengatur mengenai proyek dan program. “Nanti bisa saja Ahok memakai proyek dan program 2015 tapi pakai pagu 2014,” kata Uchok.

“Kalau memakai versinya Ahok yang misalnya seperti itu maka akan menimbulkan permasalahan lagi dengan DPRD, konflik lagi,” ujar Uchok meneruskan.

Uchok mengatakan, munculnya potensi perseteruan ditambah dengan persoalan belanja untuk tunjangan kinerja daerah (TKD) pegawai negeri sipil PNS DKI Jakarta sebesar Rp 10 triliun. “Tahun ini TKD sebesar itu akan dipaksa Ahok untuk dikeluarkan. Ini akan menimbulkan perdebatan lagi. Contoh salah satunya itu,” ujarnya.

Mantan Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) ini mengakui, bila Ahok memang merasa cukup dengan pagu anggaran APBD-P DKI 2014 untuk pembangunan Jakarta selama 2015 maka tidak menjadi soal. Apalagi kalau anggaran tersebut dimanfaatkan secara efiensi dan tidak ada penyimpangan.

“Memang tidak timbul masalah tapi dewan malah akan berpesta karena banyak pokok-pokok pikiran mereka ada di situ (pagu anggaran 2014) juga,” tutur Uchok.

Uchok menilai kemungkinan besar tidak akan dikeluarkan perda oleh dewan karena antara pihak eksekutif dan legislatif tidak saling percaya lagi. (obs)