Fahri Hamzah Curiga Pemerintah Persulit Partai Anggota KMP

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Merah Putih khawatir pengesahan pengurus Partai Amanat Nasional, salah satu anggota koalisi itu, bakal dipersulit oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kecemasan ini muncul setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memilih untuk mengesahkan pengurus Golkar kubu Agung Laksono –yang mendukung pemerintah– ketimbang kubu Aburizak Bakrie yang berada di luar pemerintah bersama KMP.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah menyatakan ada kesan pengesahan pengurus PAN diulur-ulur oleh Kemenkumham. “Memang tidak terlalu detail, tapi yang mereka (PAN) rasakan, waktu diulur dan ada upaya memecah (internal partai),” kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/3).

Pilihan Redaksi Bantah Dipersulit, Zulkifli Hasan: Semoga SK Keluar Hari Ini SBY Kumpulkan Elite Demokrat Antisipasi Provokasi Eksternal Pasca SK Menkumham Sahkah Agung, KMP Gelar Rapat Konsolidasi Berulang Tahun ke-66, Agung Laksono dapat Kado Sempurna

Wakil Ketua DPR itu meminta tren perpecahan partai diwaspadai karena bisa menjadi ancaman terhadap demokrasi.

Senin malam (23/3), Presidium Koalisi Merah Putih menggelar rapat konsolidasi di kediaman Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz. Hadir dalam rapat itu Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Dewan Pehormatan PAN Amien Rais.

Usai pertemuan itu muncullah kecurigaan KMP bahwa Kemenkumham sedang mempersulit langkah partai-partai yang tergabung dalam koalisi mereka, dan mempermudah jalan bagi partai-partai anggota Koalisi Indonesia Hebat.

“Dia (Yasonna) melakukan pelanggaran dalam etika berbangsa. Kepada KMP dia persulit, kepada Agung Laksono dia permudah," ujar Fahri.

Namun kecemasan Fahri tersebut telah dibantah oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Menurut Zul, Menteri Yasonna justru amat membantu proses pendaftaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat PAN.

Malah, ujar Zul, ada kemungkinan Surat Keputusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan PAN dengan Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno terbit hari ini. (agk)