KMP Ancam Boikot Jokowi, Luhut: Mudah-mudahan Tidak

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah berpandangan, pemerintah terus mengintervensi partai politik. Ia menegaskan putusan Menkumham Yasonna Laoly yang mengesahkan PPP versi Romahurmuziy dan Partai Golkar versi Agung Laksono adalah bentuk intervensi pemerintah dan ada niatan yang salah.

Menurut Fahri, intervensi yang dilakukan pemerintah kepada partai-partai Koalisi Merah Putih (KMP) bisa membuat proses politik antara DPR dan pemerintah menemui jalan buntu (deadlock).

Pilihan Redaksi KMP Pastikan Ajukan Hak Angket ke Menkumham Pencalonan Badrodin, KMP Minta Surat Jokowi Diperjelas Golkar Ical Ilegal, Fadli Zon: Intervensi Orba Lebih Beradab

Fahri bahkan mengungkapkan, bukan tak mungkin parlemen akan mempersulit proses pengangkatan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri), mengingat proses itu menjadi agenda terdekat yang harus diselesaikan DPR dan pemerintah.

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan berharap bahwa apa yang dikatakan Fahri tidak akan terjadi. "Ya kami harapkan enggak lah, kami lihat pelan-pelan. Mudah-mudahan tidak lah ya," ujar Luhut di Bina Graha, Jakarta Pusat, Selasa (24/3) petang.

Luhut mengaku selama ini komunikasi antara pemerintah dan parlemen berjalan baik. Jika ada persoalan, maka kedua belah pihak langsung bertemu dan berbicara. "(Komunikasi) jalan. Kami bicara, ngomong," kata dia. Luhut pun membantah jika pemerintah disebut terlalu mengintervensi partai politik. "Enggak juga," ujar dia singkat.

Seperti yang diketahui, usai Menkumham mengeluarkan SK pengesahan kubu Agung Laksono pada Senin (23/3) kemarin, KMP langsung melakukan rapat konsolidasi. Rapat itu dilakukan di rumah Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Djan Faridz. Salah satu keputusan penting yang dihasilkan dari rapat konsolidasi itu adalah KMP akan solid dan mendukung langkah politik dan hukum yang diambil Golkar kubu Aburizal Bakrie.

Secara politik, kubu Ical kini tengah menggulirkan hak angket terhadap Menkumham Yasonna Laoly. Untuk urusan hak angket ini, masih belum nampak pergerakan yang berarti di DPR untuk menggalang dukung. Sementara secara hukum, kubu Ical tengah mengajukan gugatan kepada Menkumham ke PTUN atas SK yang mengesahkan kubu Agung.

Sedang PPP mendesak agar Menkumham menjalankan putusan PTUN di mana putusan itu menyebutkan tidak mengakui muktamar Surabaya kubu Romahurmuziy. Atas putusan itu, Menkumham mengajukan banding. (hel)