Jokowi Guyur Rp 50 Miliar ke Komnas Perempuan

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) akan mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah sebesar Rp 50 miliar setiap tahunnya. Kenaikan anggaran yang diterima Komnas Perempuan mulai 2016 itu dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo saat pertemuan antara Komnas Perempuan dengan Presiden dan beberapa Menteri pada Senin (16/3) lalu.

Hingga 2015 ini, anggaran yang diterima Komnas Perempuan tercatat hanya berjumlah Rp 10 miliar setiap tahunnya. Padahal, menurut pengakuan Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amirrudin, kebutuhan lembaga yang ia pimpin per tahun dapat mencapai jumlah Rp 40 miliar.

Karena keterbatasan dana tersebut, maka selama ini lembaga tersebut diketahui mendapat bantuan dari Australia dan Norwegia untuk menutupi kekurangan anggaran sejak tiga tahun lalu. Presiden Joko Widodo pun sempat menanyakan detail bantuan dari negara tetangga yang diterima Komnas Perempuan saat pertemuan beberapa waktu lalu.

"Pak Jokowi bertanya 'dapat dari mana sisa dananya?' Kemudian kami jawab dari negara lain, Australia dan Norwegia. Kemudian, beliau bertanya 'ada titipan tidak dari Norwegia dan Australia?' Kami katakan tidak ada. Setelah itu Presiden langsung berkata 'Tahun depan naik anggaran Komnas Perempuan'," ujar Mariana menjelaskan percakapannya dengan Presiden di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta, Jumat (20/3).

Sebelumnya, Komnas Perempuan diakui hanya mengajukan peningkatan anggaran sebesar Rp 40 miliar kepada Presiden saat pertemuan berlangsung. Namun, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengusulkan penambahan anggaran yang melebihi permintaan dari Komnas Perempuan.

"Bu Yohana katakan kepada Presiden 'kurang kalau ditambah menjadi Rp 40 miliar. Sekalian saja menjadi Rp 50 miliar'. Kemudian Pak Presiden pun menyetujui," jelas Mariana.

Selama ini, berdasarkan penjelasan Mariana, model penyaluran bantuan dana dari Australia dan Norwegia berbentuk hibah Government to Government. Walaupun menutupi kekurangan dana yang diderita Komnas Perempuan, namun kesulitan dan panjangnya proses birokrasi untuk mencairkan dana bantuan membuat para komisioner merasa terganggu jika anggaran lembaga tersebut selalu bertumpu pada negara-negara lain.

"Proses birokrasi yang panjang membuat kami sulit mencairkan dana, kan. Makanya, kami senang ketika dijanjikan akan mendapat tambahan dana mulai tahun depan. Apalagi, Komnas Perempuan kan lembaga negara. Masa, lembaga negara dibiayai oleh negara lain, kan, aneh rasanya," ujar Mariana. (obs)