Jakarta, CNN Indonesia -- Hak angket terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah dipersiapkan untuk segera diserahkan ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Fraksi Partai Golongan Karya, Ade Komaruddin, mengungkapkan hingga saat ini sebanyak 115 anggota dewan telah menandatangani hak angket tersebut.
Rencananya, kata Ade, hak angket akan diserahkan pada pimpinan DPR sore ini. "Jam 17.00 ini kami mau ke pimpinan untuk menyerahkan hasil rapat," ujar Ade saat ditemui di ruang Fraksi Partai Golkar, Rabu sore (25/3).
"Sudah 115 dari teman fraksi Koalisi Merah Putih yang menandatangani hak angket, semua terwakili lima fraksi," lanjutnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, beberapa anggota fraksi KMP masih melakukan konsultasi dengan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra di ruang rapat Fraksi Partai Golkar. Yusril datang setelah menghadiri sidang gugatan kubu Aburizal Bakrie yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Pantauan CNN Indonesia, beberapa kader KMP yang turut hadir dalam konsultasi tersebut adalah Ade Komaruddin, Bambang Soesatyo, Ahmad Riza Partia, Abdul Hakim, Firman Soebagyo dan Nasir Djamil.
Hingga kini konsultasi masih berjalan dan belum ada tanda-tanda mereka segera menyerahkan hasilnya ke pimpinan DPR.
Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar mencanangkan untuk mengajukan hak angket terhadap Yasonna Laoly. Hak tersebut diajukan dengan alasan Yasonna Laoly telah menyalahgunakan jabatannya sebagai menteri dalam mengambil keputusan terkait kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar. (Baca:
FOKUS: Pemerintah:Golkar Agung Sah!)
Kemarin, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan sudah ada 50 orang anggota FPG yang menandatangani hak angket tersebut. Selain itu dia juga sempat menyebut seluruh anggota dari KMP pun akan mendukung hak angket tersebut.
(meg)