Sidang Gugatan Suryadharma Ali Melawan KPK Ditunda Besok

Jakarta, CNN Indonesia -- Hakim tunggal sidang gugatan praperadilan bekas Menteri Agama Suryadharma Ali, Tati Herdianti, menunda pembacaan gugatan atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penundaan dilakukan lantara Biro Hukum KPK yang ditugaskan mewakili lembaga antirasuah dianggap belum memenuhi persyaratan administrasi.

"Sidang ini tidak bisa dilaksanakan karena surat tugas dan surat kuasa dari termohon tidak bisa ditunjukan, belum lengkap. Sidang ditunda besok pagi," ujar Hakim Tati dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (30/3).

Pilihan Redaksi Suryadharma Menggugat Karena Tak Tahu Nilai Kerugian Negara Gelar Tiga Sidang, PN Jaksel Tak Seramai Praperadilan BG Suryadharma Ali Jalani Sidang Perdana Menggugat KPK Terpidana Korupsi Alquran Beberkan Kesaksian Kasus Haji

Staf Biro Hukum KPK  Nur Chusnia mengatakan, surat tugas dan surat kuasa yang asli sebenarnya telah diberikan kepada panitera persidangan. Namun KPK memastikan akan mengikuti perintah hakim untuk menunda sidang hingga Selasa besok (31/3).

Berdasarkan pantauan CNN Indonesia, ruang sidang Suryadharma dipenuhi para pendukung bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. Mereka datang dari pengajian milik Suryadharma di Bogor, Jawa Barat. Di luar ruang sidang, tepatnya di jalan depan PN Jaksel, belasan orang melakukan aksi mendukung Suryadharma.

Kuasa hukum Suryadharma, Andreas Nahot Silitonga, sebelumnya cukup optimistis menjalani sidang perdana. Andreas menyebut, lewat gugatan praperdilan, kliennya akan terbukti tidak bersalah.

Untuk itu, Andreas meminta KPK menghentikan penyidikan kasus kliennya hingga proses praperadilan berakhir. "Takutnya usaha mereka jadi mubazir. Dengan adanya gugatan praperadilan, kasus SDA kemungkinan bakal dihentikan," ujar Andreas.

Pekan lalu, KPK diketahui gencar mendalami penyidikan kasus Suryadharma dengan memanggil tiga mantan anggota Komisi VIII DPR selama tiga hari berturut-turut. Mereka adalah terpidana kasus pengadaan Al Quran Zulkarnaen Djabar; perantara suap sengketa Pemilukada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Chairun Nisa; dan seorang saksi penting yang berstatus cegah, Nurul Iman Mustafa.

Komisi VIII DPR punya tugas dan fungsi sebagai mitra kerja Kementerian Agama, di antaranya termasuk pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Keterangan mereka dibutuhkan untuk mengorek dugaan korupsi dan penyelewengan di sektor pengadaan katering, pemondokan, transportasi dan atau penyelewengan kuota jamaah haji.

Suryadharma ditetapkan sebagai tersangka pada Mei 2014 saat masih menjabat Menteri Agama era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu disangka melanggar pasal pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana juncto pasal 65 KUHPidana. (rdk)