Agung Laksono: Sah di Mata Pemerintah, Lumpuh di DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Disahkan sebagai Ketua Umum Golkar oleh pemerintah bukan jaminan langkah Agung Laksono memimpin partai beringin bakal mulus. Belum apa-apa, kaki Agung telah dijegal oleh Aburizal Bakrie (Ical) lewat para loyalisnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Agung yang berkuasa atas Golkar pun harus menerima kenyataan dia ‘lumpuh’ di DPR.

Agung Laksono, sebagai Ketua Umum Golkar, seharusnya bisa mengeksekusi program-programnya di partai lewat fraksi di DPR, sebab fraksi merupakan kepanjangan tangan partai. Salah satu tujuan Agung memimpin Golkar misalnya untuk mengubah arah koalisi Golkar, di mana partai itu akan menopang pemerintah lewat dukungan 91 anggotanya di DPR atas berbagai kebijakan pemerintah. (Baca Tawaran Agung untuk Pemerintah: Sokongan Besar di Parlemen)

Pilihan Redaksi Gagal DPR, Kubu Agung Coba Ambil Alih Fraksi Golkar di MPR Tiga Kutukan Partai Beringin Akbar Tanjung Akui Ical Ilegal di Mata Pemerintah Fraksi Gagal Diambil Alih, Bamsoet cs Rapat dengan Gelak Tawa

Hal itu hanya dapat dilakukan apabila Agung menempatkan orang-orangnya di DPR. Namun Agung terpaksa menelan pil pahit karena para loyalis Ical menjaga Sekretariat Fraksi Golkar di lantai 12 Gedung Nusantara I DPR RI begitu ketat. Pimpinan dan Sekretaris Jenderal DPR pun belum mengabulkan permintaan Agung untuk mengganti pimpinan Fraksi Golkar. (Baca: Cengkeram Fraksi, Ical ‘Balas Dendam’ Kehilangan Kantor DPP)

“Wartawan boleh tanya apa saja, yang penting saya tidak ditanya soal Golkar,” kata Ketua DPR Setya Novanto, Jumat malam (27/3).

Bungkamnya Setnov –panggilan Setya Novanto– dapat dipahami, sebab dia berada pada posisi rawan. Setnov yang Ketua DPR juga merupakan kader Partai Golkar. Meski cenderung berada di kubu Ical dan menghadiri Munas Bali, Setnov selama ini bersikap cukup hati-hati untuk tidak terlihat memihak salah satu kubu, dan hal itu dipahami Agung. (Baca Kubu Agung: Kami Tak Ingin Ganggu Setya Novanto)

Namun sikap tutup mulut pimpinan DPR, termasuk Setnov, terkait permintaan Agung mengganti pimpinan fraksi mulai dipersoalkan oleh kubu itu. Pada hari ketika kubu Agung gagal mengambil alih Sekretariat Fraksi Golkar, Jumat pekan lalu, para loyalis Agung menggelar pertemuan dengan Sekjen DPR di ruang rapat Fraksi PPP –berhubung mereka tak dapat menggunakan ruang rapat Fraksi Golkar yang dikuasai kelompok Ical.

Agung cs menuntut pimpinan dan Sekjen DPR merespons surat pergantian pimpinan Fraksi Golkar yang mereka serahkan sejak empat hari sebelumnya, Senin (23/3). Namun jawaban Sekjen DPR Winantuningtyastiti Swasanani sungguh membuat mereka kecawa. Alih-alih menuruti kemauan kubu Agung selaku pengurus sah Golkar, DPR terkesan bertele-tele dan belum bisa memberikan kepastian soal Fraksi Golkar.

“Surat (pergantian pimpinan Fraksi Golkar) akan diproses sesuai prosedur,” kata Win, sapaan Winantuningtyastiti. Artinya, surat itu bakal dibahas lebih dulu di rapat pimpinan DPR, selanjutnya didiskusikan mendalam di rapat Badan Musyawarah DPR, sebelum akhirnya diputuskan di rapat paripurna DPR.

Namun di rapat pimpinan DPR nanti, ujar Win, surat itu bisa saja ditolak oleh pimpinan DPR. Ucapan Win ini tentu berita buruk untuk kubu Agung yang hendak mengambil alih kendali Fraksi Golkar DPR.

Status quo

Sekretaris Fraksi Golkar kubu Ical, Bambang Soesatyo, menyatakan pimpinan DPR memang tidak cepat-cepat menjawab surat kubu Agung karena hingga saat ini perkara dualism kepengurusan Golkar belum inkrah. Gugatan Ical masih diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan majelis hakim belum memberikan putusan.

Bamsoet –panggilan Bambang Soesatyo– mengingatkan Agung bahwa DPR sebagai lembaga legislatif punya proses terpisah yang tak mengikuti kebijakan eksekutif atau pemerintah. “Meski Dewan Pimpinan Pusat (Agung) telah mengantongi pengesahan Menteri Hukum dan HAM, tapi DPR punya mekanisme sendiri yang diatur Undang-Undang. Jadi jangan merasa sebagai jagoan. Ikuti mekanisme DPR,” kata Bamsoet di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/3).

Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali itu kemudian mencontohkan hal serupa juga terjadi pada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Walau Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan Suryadharma Ali dan meminta Surat Keputusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan DPP PPP kubu Romahurmuziy (Romi) dibatalkan, hingga kini pimpinan DPR pun tak mengutak-atik susunan pimpinan Fraksi PPP yang telah terbentuk.

“Pimpinan DPR juga tak berani ganti orang-orang Romi di Fraksi PPP karena masih ada upaya hukum berupa banding. Jadi ada aturan yang harus diikuti. Jangan dorong-dorong DPR untuk melanggar aturan UU,” ujar Bamsoet.

Baca selengkapnya sengkarut perebutan kuasa internal Golkar di FOKUS: Dua Golkar Berebut Lantai 12

Sementara itu, kubu Agung masih terus berupaya merebut kendali pimpinan Fraksi Golkar DPR. Jumat petang usai gagal mengambil alih Sekretariat Fraksi Golkar dari loyalis Ical, mereka melaporkan Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo –pimpinan Fraksi Golkar kubu Ical– ke Badan Reserse Kriminal Polri, sekaligus meminta polisi membantu mereka mengambil alih Sekretariat Golkar di DPR.

“Kami minta polisi mengosongkan ruang Fraksi Golkar di DPR, karena secara hukum itu jadi hak kami. Kalau tidak dikosongkan, kami mau kerja di mana? Biar mereka (kubu Ical) digiring ke luar sama polisi, biar malu,” kata Ketua DPP Golkar kubu Agung, Lawrence Siburian, kepada CNN Indonesia.

Lawrence mengatakan kubunya meminta polisi bertindak secepatnya mengosongkan ruang Fraksi Golkar di lantai 12 Gedung Nusantara I DPR itu. Agung cs meminta bantuan polisi karena ingin mengoptimalkan jalur hukum untuk menghindari kekerasan dalam mengambil alih Sekretariat Fraksi Golkar.

Namun hingga kini Polri belum memberikan jawaban atas permintaan Agung cs tersebut. Pun di sisi lain, Kepolisian tengah menyelidiki laporan Ical bahwa Agung melakukan pemalsuan dokumen Munas Ancol yang membuat kubunya disahkan sebagai pengurus sah Golkar oleh Menkumham.

Perang saudara di partai beringin masih jauh dari usai. (agk)