Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan rapat konsultasi bersama pemerintah Rabu siang ini (1/4). Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan dalam rapat tersebut DPR bersama dengan pemerintah akan membahas mengenai isu terkini yang tengah terjadi di Indonesia.
"Hari ini ada rapat konsul dengan pihak pemerintah dan DPR. Dalam rangka membahas beberapa isu kekinian," ujar Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Selasa kemarin (31/3).
Lebih lanjut lagi, ia mengungkapkan beberapa isu terkini yang sekiranya akan dibahas dalam rapat konsultasi tersebut, seperti Perppu Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi dan pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menjadi Kapolri.
Selain itu, Taufik mengatakan pemerintah yang hadir akan diwakili oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta perwakilan Istana yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan adanya kemungkinan untuk membicarakan mengenai anggaran kepada pemerintah. Selain pimpinan DPR, Agus mengungkapkan pimpinan fraksi dan komisi juga akan ikut dalam rapat konsultasi tersebut.
Sebelumnya, DPR memang mendesak Jokowi untuk melakukan rapat konsultasi untuk menjelaskan perihal pencalonan Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Anggota DPR meminta penjelasan yang lebih jelas dari Jokowi terkait status Komjen Budi Gunawan yang batal dilantik padahal sudah melalui tes uji kelayakan dan kepatutan dari DPR.
Selain meminta surat pencalonan diperbaiki, anggota DPR pun meminta Jokowi hadir langsung tanpa diwakili menterinya karena penentuan calon Kapolri adalah hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.
Mengenai pencalonan Badrodin Haiti, Menkopolhukam Tedjo sempat mengatakan bahwa pemerintah siap menjelaskan soal Komjen Budi Gunawan yang batal dilantik menjadi Kapolri. Secara garis besar, kata Tedjo, siapa pun dari pemerintah yang akan memenuhi undangan DPR akan menjelaskan mengapa Presiden tidak jadi melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
(utd/utd)