Kubu Agung Usulkan Angket Lapindo, PDIP Tak Mau Ikut Campur

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Maruarar Sirait menyatakan partainya tak mau ikut-ikutan dengan konflik internal partai lain, termasuk Golkar. Oleh sebab itu menurut Ara –sapaan Maruarar– PDIP bakal bersikap pasif dengan usul kubu Agung Laksono untuk menggulirkan hak angket Lapindo guna membalas hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait pengesahan kepengurusan hasil Munas Ancol yang diajukan kubu Aburizal Bakrie (Ical).

“Sikap PDIP tak ikut campur urusan partai lain, dan PDIP pun tak mau dicampuri urusannya oleh partai lain. Kami cuma bisa prihatin dengan masalah yang menimpa beberapa partai,” kata Ara kepada CNN Indonesia, Senin (30/3).

Pilihan Redaksi Ancaman Baru Agung untuk Ical: Angket Lapindo Trimedya: Jika Komisi III Puas, Angket Yasonna Bisa Berhenti 115 Anggota KMP Telah Teken Hak Angket untuk Menkumham Romi Larang Fraksi PPP Ikut Ajukan Angket Golkar ke Menkumham

Terkait hak angket yang digalang kubu Ical terhadap Menteri Yasonna, Ara menyatakan menghargainya sebab angket merupakan hak anggota DPR. Meski demikian, kata dia, PDIP jelas mendukung kebijakan pemerintah, dan yakin Yasonna punya alasan kuat sebelum mengeluarkan suatu keputusan.

“Yasonna punya jam terbang tinggi. Sebelum jadi menteri, dia memimpin Komisi II dan III DPR. Jadi dia paham aturan hukum tata negara. Pak Laoly pasti punya pertimbangan (sebelum mengesahkan kepengurusan Golkar),” ujar Ara.

Saat hendak menemui Wakil Ketua MPR Mahyudin siang ini, Wakil Ketua Umum Golkar Yorrys Raweyai menyatakan kubunya mempertimbangkan untuk mengajukan tiga hak angket sekaligus jika para loyalis Ical di DPR ngotot menggolkan hak angket ke Menkumham Yasonna Laoly.

“Kami sedang menggalang angket Lapindo, angket pajak, dan angket pertambangan. Ketiga angket itu akan kami kerahkan jika (Ketua dan Sekretaris Fraksi Golkar kubu Ical) Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo mencoba mempengaruhi fraksi lain untuk mengajukan hak angket ke Menkumham,” kata Yorrys.

Kubu Agung akan mempersoalkan keputusan pemerintah menalangi utang PT Minarak Lapindo. “Terkait persoalan kemanusiaan ke Lapindo, kami setuju. Tapi ini kan uang rakyat juga (yang digunakan untuk menalangi utang Lapindo),” kata Yorrys.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimoeljono menyatakan pemerintah membantu Lapindo karena perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki keluarga Bakrie itu tak mampu lagi melunasi atau membeli tanah warga di area terdampak. (Baca: Pemerintah Talangi Utang Lapindo Rp 780 Miliar)

Sementara Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan tak membicarakan soal rencana hak angket Lapindo dalam pertemuannya dengan Yorrys. “Kami cuma cerita ngalor-ngodul, bernostalgia,” kata dia.

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula anggota Fraksi Golkar kubu Agung lainnya, yakni Agus Gumiwang Kartasasmita yang ditunjuk Agung sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR, Fayakhun Andriadi yang ditunjuk Agung selaku Sekretaris Fraksi Golkar di DPR, Dave Laksono yang merupakan anak Agung Laksono, Ibnu Munzir, dan Gede Sumarjaya Linggih. Para loyalis Agung itu hanya diterima oleh Mahyudin karena pimpinan MPR lainnya sedang tidak berada di tempat.

Untuk diketahui, Mahyudin merupakan salah satu elite Partai Golkar yang menyeberang dari kubu Ical ke Agung Laksono. (Baca: Mahyudin Dukung Golkar Tanpa Sepengetahuan Ical) (agk)