Jakarta, CNN Indonesia -- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Administrasi Jakarta Utara telah resmi dibuka pada Rabu (1/4) pagi ini. Dalam Musrenbang yang dilakukan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 itu, tercatat ada Rp 2,58 triliun nilai anggaran yang diterima Pemerintah Kota Jakarta Utara dari berbagai kelurahan dan kecamatan.
Dalam pidato pembukaannya, Walikota Jakarta Utara Rustam Effendi mengatakan Musrenbang 2015 harus berjalan dan digunakan untuk menyusun prioritas beberapa program di wilayah kekuasaannya.
Rustam juga secara khusus menyoroti permasalahan banjir dan rob (pasang air laut) yang kerap datang menghampiri Jakarta Utara setiap bulan terutama di saat musim hujan tiba. Untuk mengatasi permasalahan rutin tersebut, Rustam memandang perlu adanya pembuatan tanggul pantai—atau lebih dikenal dengan istilah Giant Sea Wall—di pesisir Jakarta sesegera mungkin.
"Tanpa hujan pun, bila pada pertengahan bulan saat purnama, akan terjadi rob di Jakarta Utara. Oleh karena itu, pembuatan tanggul di pantai dapat dilakukan untuk mencegah rob naik ke daratan," ujar Rustam di Kantor Walikota Jakarta Utara, Rabu (1/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan yang sama, Rustam juga menyoroti timpangnya pembangunan tanggul di bantaran beberapa sungai yang melintasi Jakarta Utara. Ketinggian dan kekuatan beberapa tanggul yang belum memadai menjadi penyebab seringnya banjir terjadi di Jakarta Utara jika musim hujan atau rob tiba.
"Semua sungai masuk ke utara dan rata-rata tidak semua sungai diberikan tanggul yang memadai. Tanggul Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur dan Ciliwung Drain memang bagus. Tapi tanggul yang lainnya belum memadai. Akibatnya, air dapat masuk dan meluap ke daerah perumahan," ujar Rustam.
Selain menyoroti permasalahan tanggul, Rustam juga meminta adanya penambahan dan perbaikan beberapa pompa air yang disediakan di wilayah Jakarta Utara.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai kawasan perumahan di wilayah Jakarta Utara memiliki sistem drainase terburuk se-DKI Jakarta. Buruknya sistem drainase disebabkan tidak adanya integrasi antar pengembang perumahan dalam membangun saluran air di kawasan tersebut.
"Ada dua belas pengembang perumahan di Kelapa Gading. Masing-masing pengembang tidak terhubung salurannya. Makanya yang paling bahaya, rumah mewah yang paling tidak benar sistemnya ada di Kelapa Gading," ujar Ahok, Kamis (12/2).
Ahok juga mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menyalahkan pihak pengembang perumahan di Kelapa Gading secara sepihak. Menurutnya, kesalahan sebenarnya ada di pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sembarangan mengeluarkan izin pembangunan perumahan tanpa memberikan syarat pembangunan waduk bagi para pengembang.
Tak hanya buruknya drainase, Ahok juga menyebutkan tanggul di bantaran Kali Sunter, Jakarta Utara, sudah tidak memadai untuk menahan debit air banjir. Namun, pemerintah kemudian membangun tanggul Kali Sunter pada pertengahan Februari lalu hingga tanggul mampu menampung air dengan volume 20 meter kubik per detik.
(utd)