Ahok: Pungli Kuburan Kebiasaan Buruk Pejabat Jakarta

Lalu Rahadian, CNN Indonesia | Selasa, 31/03/2015 16:05 WIB
Ahok: Pungli Kuburan Kebiasaan Buruk Pejabat Jakarta Ilustrasi. (Thinkstock/Yamtono Sardi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pungutan liar yang dilakukan oknum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Tempat Pemakaman Umum (TPU) diketahui masih banyak terjadi hingga saat ini. Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, pungutan liar yang marak muncul di TPU ibu kota didasari atas kebiasaan buruk pegawai Pemprov DKI Jakarta selama ini.

Ahok—sapaan Basuki—menjelaskan, Pemprov Jakarta telah memberi gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) ditambah bonus untuk para pegawai sejak tahun lalu. Namun kebiasaan buruk menarik pungutan liar belum juga bisa dihapus walaupun peningkatan gaji selalu diberikan setiap tahun.

"Kami bisa kasih mereka UMP ada bonus, harus dihitung. Anda gaji berapa pun sama, tapi itu karena kebiasaan mereka suka memungut uang. Itu yang lagi saya suruh dia (Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman) benahi," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (31/3).


Untuk membenahi kebiasaan para pegawai yang gemar menarik biaya liar di TPU, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Nandar Sunandar sebenarnya telah menjanjikan akan menjalankan sistem pendaftaran pemakaman dengan sistem online.

Namun Ahok mengaku belum menerima laporan dan melihat penerapan sistem elektronik tersebut dilakukan sampai saat ini. Dia janjinya tiga bulan ini untuk menahan soal pungutan liar seperti ini," ujar Ahok.

Selain pungutan liar, Pemprov DKI Jakarta juga diakui Ahok mengalami kesulitan menangani tindakan mesum yang dilakukan di kompleks TPU. Bahkan, Mantan Bupati Belitung Timur itu secara tersirat mengatakan tidak mungkin menghancurkan kompleks pemakaman hanya untuk menekan jumlah tindakan mesum.

"Kami susah menangani. Kalau mau mesum di kantor juga bisa mesum. Jadi kami susah kalau mengatasi masalah mesum. Di sekolah saja ada mesum, susah, masa mau hancurin sekolahnya," kata Ahok. (rdk)