Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meniadakan sarana transportasi massal berbasis mobil angkutan perkotaan (angkot) secara bertahap mulai tahun ini. Peniadaan angkot mini dilakukan karena rencana integrasi seluruh moda transportasi massal di bawah kendali TransJakarta tidak memasukan angkot mini ke dalam rencana pengembangan yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan segera menerapkan sistem pembayaran per-kilometer terhadap seluruh bus yang beroperasi di bawah koordinasi TransJakarta mulai tahun ini.
Jika sistem tersebut telah berjalan, diprediksi tidak ada lagi angkutan umum yang sengaja menunggu penumpang di pinggir-pinggir jalan Ibukota karena subsidi telah diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Angkot-angkot kecil itu akan tersingkir karena dalam konsep (transportasi) kami tidak ada angkot-angkot kecil. Nanti akan kami bikin agar semua transportasi dibawah TransJakarta, jadi kamu (setiap bus) tidak perlu ngetem, tidak perlu nunggu penumpang, jalan saja nanti kami akan bayar rupiah per-kilometer," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (31/3).
Saat ini diketahui Pemprov DKI Jakarta tengah berencana untuk membeli bus-bus tambahan agar perbaikan sarana transportasi massal dapat segera dilakukan. Bahkan, Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan dana sebesar Rp 1,36 triliun pada tahun ini agar proses integrasi angkutan umum ke bawah koordinasi TransJakarta dapat berjalan dengan cepat.
"Tahun ini kami sediakan Rp 1,36 triliun untuk TransJakarta supaya bisa menampung Kopami, dan Kopaja. Jadi mereka nggak usah ngetem lagi, yang bayarnya TransJ. Kita lagi beli bus nih, kalau bus kami cukup tapi mereka (angkutan umum) tidak mau ikut (bergabung dengan TransJakarta), ya, akan selesai sendiri mereka," ujar Ahok.
(hel)