Polri Geledah Lima Tempat terkait Dugaan Korupsi UPS

Jakarta, CNN Indonesia -- Penyidik Bareskrim Polri hari ini, Rabu (8/4), menggeledah lima tempat terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan uninterruptable power supply (UPS) pada APDB-P DKI Jakarta 2014.

Tempat-tempat tersebut yaitu Kantor PT Offistarindo Adhiprima; Kediaman pemilik PT Offistarindo berinisial H; Kantor Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat; kediaman tersangka Alex Usman; dan kantor PT Istana Multimedia Center. Semua tempat yang digeledah berlokasi di Jakarta Barat.

Pilihan Redaksi Polisi Bekukan Rekening Dua Tersangka Kasus UPS Ahok Sarankan Anak Buahnya Tersangka UPS Cari Pengacara Saja Ahok Akan Copot Pejabat Pemprov Tersangka Kasus UPS ICW Temukan Potensi Penyimpangan Rp 1,2 T di APBD

"Mencari data-data dalam rangka kelanjutan penyidikan kasus UPS. Fisiknya tidak akan kami ungkapkan, takut nanti disembunyikan," kata Kepala Subdit V Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Komisaris Besar Mohammad Ikram, Rabu (8/4).

Menurut Ikram, penggeledahan dilakukan sejak pagi hari dan hingga saat ini masih berlangsung. Dia memperkirakan proses penggeledahan akan tuntas pada sore hari.

Porli sebelumnya telah menetapkan dua tersangka terkait kasus ini. Mereka adalah pejabat pembuat komitmen dari Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakbar Alex Usman dan pejabat pembuat komitmen dari Sudin Dikmen Jakpus Zaenal Soleman.

Para tersangka diduga telah merugikan negara lebih dari Rp 50 miliar. Menurut kepolisian, hingga saat ini kasus masih dikembangkan dan masih ada kemungkinan akan ditetapkan tersangka baru.

Penetapan tersangka ini berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprin.dik-70.a/III/2015/Tipidkor tnggal 23 Maret 2015 dan surat perintah penyidikan no Sprin.dik-71.a/III/2015/Tipidkor, tanggal 23 Maret.

Mereka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (rdk)