Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Arie Budhiman menjamin kesiapan seluruh anak buahnya untuk diperiksa Badan Reserse dan Kriminal Polri terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Uninterruptable Power Supply (UPS) atau alat catu daya listrik dalam APDB-P DKI Jakarta 2014.
"Pada prinsipnya seluruh pihak terkait dengan kasus UPS tentu wajib memenuhi proses hukum yang berlangsung," ujar Arie melalui pesan singkatnya kepada CNN Indonesia, Rabu (8/4).
Arie juga mengatakan seluruh pihak di bawah naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak swasta juga harus siap jika dipanggil Bareskrim untuk disidik dalam kasus dugaan korupsi dana pengadaan UPS tersebut.
"Apabila diperlukan pemanggilan oleh Bareskrim tentu siap. Yang diluar Dinas Pendidikan kalau diduga terlibat juga harus menjalani proses hukum tersebut," ujar Arie.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Walikota Jakarta Barat Anas Effendi mengatakan bahwa penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan UPS di APBD-P 2014 tidak berkaitan dengan dirinya. Ia pun mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun detail dibalik kasus dugaan korupsi tersebut.
"Masalah UPS untuk pengguna anggarannya Dinas Pendidikan, kuasanya di suku dinas. Jadi, tidak ada kaitannya dengan saya karena pengguna anggarannya adalah dinas," ujar Anas kepada CNN Indonesia.
Bareskrim Polri diketahui telah memulai melakukan penggeledahan di lima tempat berbeda untuk mencari fakta dan data tambahan terkait kasus dugaan korupsi UPS sejak pagi tadi.
Tempat-tempat tersebut yaitu Kantor PT Offistarindo Adhiprima; Kediaman pemilik PT Offistarindo berinisial H; Kantor Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat; kediaman tersangka Alex Usman; dan kantor PT Istana Multimedia Center. Semua tempat yang digeledah berlokasi di Jakarta Barat.
(utd)