“Mereka bertiga saat ini menduduki jabatan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, dan amat bisa dipromosikan menjadi Sekjen,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Barat itu kepada CNN Indonesia, Kamis (9/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Sebab Sekjen harus bisa mencurahkan pemikiran dan tenaganya untuk kepentingan partai. Ini juga yang membuat Sekjen bukan jabatan yang bisa dirangkap. Dia harus all-out untuk partai,” ujar Hasanuddin.
“Sepertinya hampir pasti bukan mereka. Enggak boleh pejabat. Kalau pejabat, kapan dia mengurusi partai,” kata dia.
Puan, menurutnya, secara etika politik harus mundur dari kabinet jika mau jadi Sekjen PDIP, sebab dia sudah terlanjur menyanggupi permintaan Jokowi tak rangkap jabatan.
Hal senada dikemukakan Juru Bicara PDIP Eva Kusuma Sundari. “Puan sudah kena aturan (Jokowi) enggak boleh rangkap jabatan. Tapi Mbak Puan bisa memilih, mau di kabinet atau Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Yang jelas, akan tak mengenakkan secara politik jika dia meninggalkan kabinet yang baru mulai kerja,” ujarnya.
Kecuali, kata Eva, Jokowi bersedia mengubah aturan yang tak membolehkan menteri-menterinya rangkap jabatan di partai politik. “Tapi masak berubah aturan hanya karena Puan,” ujar dia.
Simak FOKUS: Kongres Partai Penguasa
Sumber lainnya di internal PDIP berpendapat Hasto Kristiyanto dan Eriko Sotarduga paling berpotensi dipilih Megawati menjadi Sekjen PDIP. “Ada dua alasan. Pertama, mereka sudah lama melayani Ibu Mega, jadi mengerti betul Mega. Kedua, mereka Wasekjen –posisi yang amat natural untuk naik ke Sekjen,” ujarnya.
Siapapun Sekjen PDIP nantinya, kata Eva, hal itu bakal ditentukan sendiri oleh Megawati Soekarnoputri yang bakal dikukuhkan kembali sebagai ketua umum pada Kongres IV PDIP di Sanur, Bali, kali ini. (Baca: Sekjen PDIP Prerogatif Mega, Siapa Dekat Berpeluang Terpilih) (agk)