Demokrat: Kabinet Bidang Ekonomi dan Politik Perlu Evaluasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pembahasan soal kinerja menteri yang jadi bahan reshuffle kabinet, tidak hanya jadi bahan pembicaraan di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) saja, tetapi juga jadi pembahasan di Partai Demokrat (PD) yang mengaku sebagai partai penyeimbang.

Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan menilai bahwa di Kabinet Kerja Jokowi-JK, bidang ekonomi dan politik perlu dievaluasi seger. “Partai Demokrat hanya ingin pemerintah berjalan baik dan menteri bekerja optimal. Dua bidang itu yang harus ada evaluasi segera,” kata Syarief saat dihubungi CNN Indonesia, Rabu (15/4). (Baca juga: PDIP: Beri Waktu Setahun untuk Perombakan Kabinet)

Menurut Syarif, dalam penilaian Partai Demokrat, bidang ekonomi perlu evaluasi segera karena kondisi umum perekonomian Indonesia sedang kurang baik. Ini ditandai dengan menurunnya daya beli masyarakat, harga-harga kebutuhan pokok yang cenderung naik, kenaikan harga BBM serta nilai tukar rupiah yang cenderung melemah terhadap Dollar Amerika Serikat. “Kita menilai, sektor ini perlu evaluasi untuk mengembalikan ekonomi kita pada track yang benar,” tukasnya.

Pilihan Redaksi Putusan Yasonna Bikin Jokowi Tak Happy Projo Siapkan Nama 14 Menteri yang Harus Diganti Pertemuan KMP di Rumah Djan Faridz Bahas Tiga Isu Strategis Penilaian Menteri Bahan Reshuffle Masuk Pembicaraan KIH

Sementara bidang politik, papar Syarief, ini terlihat dari kondisi politik saat ini yang dinilai kurang stabil. Komunikasi antara Istana dengan DPR tidak berjalan dengan baik. Ini membuat kedua belah pihak, eksekutif dan legislatif tidak bisa menjalankan kerjanya dengan optimal. Kekurang stabilan kondisi politik ini, sebut Syarief juga akan mempengaruhi banyak hal, salah satunya kenyamanan asing untuk melakukan investasi di Indonesia. 

Mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan, pada saat itu, penilaian terhadap kinerja menteri dilakukan per tahun. Penilaian itu dilakukan oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan). Penilaian itu dipaparkan dalam rapat kabinet.

UKP4 yang diketuai oleh Kuntoro Mangkusubroto akan menunjukkan matrik dengan kriteria-kriteria yang menjadi ukuran kinerja menteri. Dengan itu, papar Syarief, setiap menteri tahu pada bagian mana yang harus ditingkatkan. “Saya tidak tahu (penilaian menteri) sekarang. Kan sudah beda situasi, beda presiden,” katanya. (Baca juga Survei: Susi, Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik)

Penilaian bahwa bidang ekonomi perlu evaluasi segera, sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Indo Barometer terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK yang sudah berlangsung satu semester ini.

Dalam survei itu menyebut tiga permasalahan paling penting di Indonesia, yaitu masalah ekonomi secara umum (21,6 persen), mahalnya harga kebutuhan pokok (19,6 persen), dan korupsi, kolusi, dan nepotisme (14,6 persen). Dalam enam bulan pemerintahan Jokowi, yang terasa adalah ketidak pastian harga BBM serta kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti beras. (Baca juga: Enam Bulan Jokowi, Kepuasan Publik di Bawah 70 Persen))

Sementara soal belum baiknya hubungan antara Istana dengan DPR, menurut salah satu politisi di PDIP yang enggan disebutkan namanya, salah satu penyebabnya adalah kurang luwesnya Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto dalam melakukan komunikasi dengan partai politik, terutama dengan PDIP yang jadi partai pengusung Jokowi. Andi tidak bisa jadi jembatan antara keduanya, malah dinilai oleh politisi ini jadi semacam sekat penghalang. (hel)