Jakarta, CNN Indonesia -- Usai mengikuti Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan DKI Jakarta, Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat mengatakan pemerintah provinsi DKI Jakarta akan memperkuat sistem komunikasi antar lembaga terkait dalam mendengarkan kebutuhan masyarakat di tingkat kota.
Hal tersebut bertujuan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 bisa melalui Peraturan Daerah, bukan Peraturan Gubernur seperti tahun ini.
"Ini akan kita diskusikan, yang penting adalah sistemnya dulu. Kita sudah konsekuen dengan elektronik goverment, dengan begitu bisa kelihatan berapa jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan dewan," kata Djarot saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka dengan proses seperti ini akan ada komunikasi dan harmonisasi antar lembaga pemerintah tersebut, antar eksekutif-legislatif dan juga masyarakat," ujarnya. "Kita mendorong 2016 nanti APBD kita jadi Perda, bukan Pergub."
Mengenai berapa jumlah kegiatan yang diajukan, Djarot mengatakan masih akan melihat lebih lanjut. Dia mengatakan semangat yang dimunculkan adalah soal proses perencanaan yang dibuat dengan sangat berkualitas.
Artinya, persoalan bukan pada e-budget, namun pada apa yang masuk ke dalam e-budget tersebut. Dia menegaskan, program-program tersebut harus benar-benar berkualitas. "Yang penting itu yang masuk ke e-budgetnya. Itu harus betul-betul berkualitas," kata Djarot.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan perencanaan anggaran 2016 akan berangkat dan bergantung pada evaluasi anggaran pada 2014 dan 2015. Selain itu, dalam Musrenbang kali ini pun akan dipersiapkan perencanaan dengan detail dan baik untuk persiapan musrenbang nasional.
"Hari ini melaksanakan Musrenbang untuk merencanakan mekanisme penyusunan perencanaan anggaran untuk tahun 2016 yang tentunya berangkat dari evaluasi anggaran 2014 dan 2015," katanya.
(meg)