TKI Dipancung, RI Diminta Tak Pakai Standar Ganda

Aghnia Adzkia, CNN Indonesia | Rabu, 15/04/2015 16:50 WIB
TKI Dipancung, RI Diminta Tak Pakai Standar Ganda Ketua Komnas HAM Hafid Abbas (kedua kanan), Bonar Tigor Naipospos dari Setara Institute (kiri), Koordinator KontraS Haris Azhar (kedua kiri), dan Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah (kanan). (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menyebut pemerintah Indonesia kena batunya terkait eksekusi mati tenaga kerja Indonesia Siti Zaenab di Arab Saudi. RI telah gagal melakukan diplomasi kepada negara lain.

"Indonesia kena tuah, kena batunya. Ini akibat standar ganda pemerintah," ujar Haris di Jakarta, Rabu (15/4). Standar ganda dipakai RI karena pemerintah menolak hukuman mati terhadap TKI di luar negeri, namun pada saat yang sama menerapkan hukuman mati kepada warga negara asing di Indonesia.

Pada esekusi mati narkoba gelombang I tanggal 18 Januari 2015, lima warga negara asing ditembak di Nusakambangan dan Boyolali. Kelimanya terpidana mati kasus narkotika. Pada gelombang II nanti, sedikitnya terdapat sembilan warga negara asing yang akan dieksekusi, termasuk duo Bali Nine –Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.


Hal senada diutarakan Direktur Program Imparsial, Al Araf. "Lucu jika sebuah negara memiliki politik luar negeri yang berbeda dengan politik dalam negerinya. Dalam hukuman mati, seharusnya pemerintah konsisten menyuarakan para TKI agar tak diekseksi, sambil di dalam negeri memoratorium hukuman mati," kata dia.

Bila politik luar negeri dan dalam negeri RI tak selaras alias menganut dualisme kebijakan, ujar Al Araf, wajar jika Indonesia kesulitan berdiplomasi dalam melindungi warga negaranya di luar negeri. (Baca Istana: TKI Dipancung Tak Lantas Hapus Hukuman Mati di Indonesia)

Kondisi makin buruk karena pemerintah Saudi pun tak mengacuhkan prosedur hukum eksekusi mati. Saudi tak memberitahukan waktu pelaksaan eksekusi Siti kepada perwakilan Indonesia maupun keluarga sang TKI.

Artinya pemerintah Indonesia tak dihargai oleh Arab Saudi. “Yang sifatnya prosedural saja tidak diberikan. Saya prihatin," ujar Haris.

Untuk itu Haris dan Al Araf sepakat mendesak pemerintah mengevaluasi proses hukuman mati. Evaluasi tersebut meliputi perbaikan sistem hukum. "Revisi KUHAP dan KUHP tidak sekadar teks, tapi berimplikasi pada kemampuan dan kemampuan kerja para penegak hukum," kata Haris.

Eksekusi mati terhadap Siti, menurut Haris, seharusnya menjadi momentum bagi Jokowi untuk mengeluarkan Keputusan Presiden moratorium hukuman mati.

Simak selengkapnya FOKUS: Nasib Siti Dipancung di Saudi

Siti Zaenab dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi, Selasa (14/4), atas perkara pembunuhan terhadap majikan perempuan, Nourah binti Abdullah Duhem Al Maruba.

Perempuan kelahiran Bangkalan, 47 tahun lalu itu, berangkat ke Arab Saudi melalui perusahaan PT. Panca Banyu Ajisakti. Menurut dokumen yang diterima CNN Indonesia dari Migrant Care, setelah satu tahun bekerja, Siti sering disiksa majikan perempuannya.

Kondisi tersebut diceritakan Siti kepada keluarganya melalui surat yang ia kirim ke keluarga di Bangkalan, Madura. Surat itu sekaligus menjadi surat terakhir Siti.

Dalam surat itu, Siti mengatakan tidak kerasan bekerja di Arab Saudi dan ingin pulang pada Hari Raya Idul Fitri 1998. Namun bukannya pulang, nasib buruk justru menghampiri Siti.

Saat hendak salat Subuh dan sedang memasak air di dapur, majikan perempuan Siti memukul kepala, menjambak dan mencekik lehernya. Dalam kesusahan dan kesakitan itu, Siti mencari pisau dan menusuk perut majikannya. (Baca: Kronologi Siti Zaenab Hingga Dihukum Mati di Arab Saudi) (agk/agk)