Menaker: Sudah Maksimal, Bantuan untuk Siti Sejak Era Gus Dur

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia mengklaim sudah melakukan upaya penyelamatan secara maksimal terhadap tenaga kerja Indonesia Siti Zaenab binti Duhri Rupa dari hukuman mati di Arab Saudi.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menyatakan, upaya pembebasan sudah sesuai prosedur standar yang dipakai untuk semua kasus yang dihadapi oleh WNI maupun buruh migran Indonesia yang menghadapi ancaman hukuman mati.

“Pemerintah sudah mengupayakan pembebasan Siti Zaenab baik secara formal melalui soal pendampingan hukum dan langkah-langkah diplomasi sejak zaman Presiden Gus Dur, SBY sampai zaman Jokowi,” kata Hanif dalam keterangannya yang diterima CNN Indonesia, Rabu (15/4).

Pilihan Redaksi JK Siapkan Pengacara untuk Bela Semua TKI yang Terancam Mati TKI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri Pemerintah Diminta Koordinasi Intens dengan Kedutaan soal TKI Siti Dipancung, Dede Yusuf: TKI di Saudi Dianggap Budak

Hanif mengatakan, upaya penyelamatan juga sudah dilakukan melalui langkah-langkah informal dengan pendekatan kepada keluarga dan ahli waris serta tokoh-tokoh masyarakat yang bisa membantu membebaskan Siti.

Hanif mencontohkan, pemerintah telah meminta bantuan kepada lembaga pemaafan di Madinah termasuk juga menyiapkan dana untuk diyat sebagai penawaran agar Siti dibebaskan.

“Itu semua sudah dilakukan. Negara sudah benar-benar hadir untuk melindungi karena ahli waris ini tidak memberikan pemaafan dan juga eksekusinya dijalankan,” tutur Hanif.

Adapun mengenai asuransi, Hanif menjelaskan bahwa berhubung perkara yang menjerat Siti adalah kasus lama maka masa asuransinya sudah habis. Namun pihak Kemenaker sudah minta pada PJTKI yang dulu mengirimkan Siti agar memberi santunan.

Sementara terkait moratorium ke negara-negara Timur Tengah saat ini, Hanif memastikan moratorium penempatan TKI domestic worker masih tetap berlaku ke Arab Saudi.

Hanif menyebutkan pihaknya masih memfinalisasi road map dari pemberhentian TKI sektor rumah tangga melalui pendalaman dengan stakeholder yang terkait. “Baik itu instansi pemerintah, buruh migran, asosiasi-asosiasi yang terkait, PJTKI, dan lain sebaginya,” ujar dia. (obs)