FITRA: Prediksi Anggaran Polisi Parlemen Rp 807 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia -- Wacana DPR RI untuk membentuk polisi parlemen mendapatkan pro dan kontra. Terlepas dari hal itu, setidaknya pembentukan pasukan tersebut membutuhkan biaya yang tentu tidak sedikit.

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) melakukan simulasi rencana biaya jika pengamanan parlemen yang akan dipimpin perwira polisi bintang satu jadi dibentuk.

Simulasi harga minimun 2015 dipakai FITRA unutk menyusun setidaknya 28 peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dengan total mencapai Rp 807,44 miliar. Menurut Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Apung Widadi, proyek ini beraroma proyek fantastis seperti rencana Gedung Miring DPR RI 2010 dan toilet mewah 2012 lalu.

Pilihan Redaksi Anggaran Biro Humas dan Pemberitaan DPR Capai Rp 86,2 Miliar Fasilitas Rumah Jabatan, Anggota Dewan Tinggal Bawa Badan Polisi Parlemen Dianggap Perlu: AC DPR Bisa Saja Diberi Racun Fadli Zon Sebut Polisi Parlemen Bentuk Dari Parlemen Modern

"Simulasi anggaran polisi ini lebih dari Rp 800 miliar, itu di luar gaji polisi politisi di DPR," kata Apung kepada CNN Indonesia, Rabu (15/4). (Baca juga: Polisi Parlemen Dianggap Perlu: AC DPR Bisa Saja Diberi Racun)

FITRA mensinyalir proses perencanaan ini ada kongkalikong DPR dengan Pengusaha Pengadaan Barang masing-masing item. Potensi mark up diduga akan tetap dilakukan. Potensi pemborosan anggaran tergolong tinggi, karena Anggaran Setjen DPR RI di 2015 untuk biaya pengamanan dalam parlemen ( Pamdal ) senilai Rp. 18,3 miliar sudah cukup baik.

"Tidak pernah ada teror bom atau teroris yang membahayakan anggota DPR. Pembengkakan akan terjadi ditambah dengan gaji polisi parlemen, dengan asumsi Rp 5 juta/bulan maka Rp 90 miliar harus keluar untuk 1500 pasukan." (Baca juga: Baleg DPR: Polisi Parlemen Sudah Dikaji Bersama Polri)

Tidak hanya itu potensi dobel anggaran tinggi, karena jika tetap digaji Oleh lembaga Asal yaitu Polri maka akan mendapatkan gaji 2x lipat dari DPR juga.

Sorotan lain mengenai munculnya perlengkapan pengamanan seperti senjata api laras pendek dan panjangm meriam air, kawat betis dianggap semakin menjauhkan DPR dari rakyatnya yang seharusnya menjadi rumah rakyat.

Dari 28 beberapa pengadaan yang menguras kantong negara adalah bangunan kantor dengan simulasi Rp 20 miliar, mess atau barak sebanyak 5 unit dengan total Rp 100 miliar, 50 unit kendaraan roda empat senilai Rp 20 miliar dan rumah dinas sebanyak 130 unit dengan asumsi Rp 5 miliar per unit serta 7 unit mobil golf senilai Rp 1,05 miliar. (Baca juga: Seribu Lebih Polisi Diusulkan Jaga Kompleks DPR RI)

Perlengkapan lain, seperti pelindung badan, helm dalmas, tongkat, senjata api, meriam air dan alat kelengkapan kantor menjadi salah satu penyumbang dana terbesar yang ditarik dari APBN.

"FITRA dengan tegas menolak Usulan Polisi Politisi ini. FITRA juga menuntut Wakapolri atau Calon Kapolri Badrodin Haiti untuk menolak wacana ini, jangan sampai Polri mendukung pemborosan APBN," ujar Apung. (pit)