Harga Penawaran Terendah Jadi Pilihan untuk Cetak Soal UN

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam memastikan pihaknya objektif dalam memilih 16 perusahaan untuk pencetakan Ujian Nasional (UN). Salah satu dasar penilaian pemilihan pemenang lelang pencetakan soal ujian nasional yaitu perusahaan dengan penawaran harga terendah.

"Kami tidak bisa milih-milih. Kami dasarnya harus objektif. Dasarnya yaitu percetakaan itu punya kapasitas, karyawan cukup, dan harga penawaran terendah, ya itu yang harus dipilih. Itu repotnya memang untuk UN ini," kata Nizam di Jakarta, Selasa (16/4).

Pilihan Redaksi Bareskrim Kantongi Satu Tersangka Pembocor UN Soal Ujian Nasional Tahun 2015 Dicetak oleh 16 Perusahaan Barang Sitaan Polri dari PNRI Dipakai Bocorkan Soal UN Polisi Telusuri IP Address Pembocor UN

Nizam menjelaskan, Kementerian tidak bisa memilih perusahaan karena merasa lebih percaya atau lebih merasa aman untuk bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Kementerian memastikan memiliki pertimbangan yang cukup objektif untuk bekerja sama dengan perusahaan pencetak soal UN.

Menurut Nizam, pengadaan barang negara harus melalui proses lelang. Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, maka panitia lelang berasal dari provinsi. "Tiap-tiap provinsi membentuk panitia lelang, kemudian dikoordinasikan bersama-sama di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). Karena anggarannya di Balitbang," ujar Nizam.

Panitia tersebut kemudian mengadakan pelelangan sampai ada 16 paket lelang. "Semua dilelang sendiri-sendiri dan dievaluasi oleh panitia lelang tadi. Mereka menentukan pemenang, lalu diserahkan ke Balitbang untuk kontraknya," ujar Nizam.

Selanjutnya, percetakan yang terpilih akan melakukan pencetakan soal UN dengan pengamanan kepolisian, panitia pusat, dan inspektorat dengan standard operating procedure (SOP) ysnh sangat ketat. Kemendikbud akan menyerahkan master soal dalam bentuk hardcopy. Lalu, percetakan harus memindahkannya menjadi bentuk plat, yang kemudian dipindai menjadi file.

"Selesai itu, pelat itu dipakai untuk mencetak. Kalau sudah selesai, file itu dihapus," kata Nizam.

Percetakan yang bertanggung jawab menghapus file tersebut juga mendapat pengawasan dari pemerintah. Nizam mengaku belum mendapatkan laporan pelanggaran SOP sejauh ini. "Inspektorat juga memonitor. Penyelenggara UN juga ikut memonitor," katanya.

Bila semua SOP dilakukan, menurut Nizam, maka akan sangat kecil kemungkinan kebocoran soal terjadi. "Tapi bisa saja ada oknum yang mencuri dan mengunggahnya. Kami ingin supaya dia bisa tertangkap," kata Nizam. (rdk)