Bila UN Diulang, Anies: Perusahaan Pembocor yang Membiayai

Yohannie Linggasari, CNN Indonesia | Kamis, 16/04/2015 16:19 WIB
Bila UN Diulang, Anies: Perusahaan Pembocor yang Membiayai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan meninjau pendistribusian soal UN di pusat rayon Jakarta Selatan wilayah I khusus SMK (SMKN 20) dan memotivasi siswa yang akan mengikuti UN pada Senin (13/4). (CNN Indonesia/Yohannie Linggasari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyatakan akan meneliti efek yang ditimbulkan dari bocornya soal Ujian Nasional (UN) yang ditemukan telah diunggah ke Google Drive. Begitu sudah diteliti, barulah kemudian akan diputuskan apakah UN perlu diulang atau tidak.

"Soal UN ini memang telah diunggah oleh akun Google. Namun, bukan berarti digunakan oleh semua orang," kata Anies saat konferensi pers di Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4).

Menurut Anies, tidak menutup kemungkinan UN diulang bila memang ada pola kebocoran yang signifikan. "Kalau UN harus diulang, maka kami akan tuntut perusahaan yang membocorkan soal UN untuk membiayai pelaksanaan ulang UN tersebut," kata Anies.


Lebih lanjut, Anies menegaskan bahwa dirinya tidak akan membiarkan praktik kecurangan UN yang masih kerap terjadi sampai saat ini. Setelah UN berakhir dan pemindaian jawaban selesai, indeks integritas akan langsung dibuat.

"Pembuatan indeks itu tidak lama, mungkin hanya tiga hari. Nanti kami bisa menilai apakah ada pola kecurangan atau tidak," kata Anies. Ia membuka kemungkinan UN diulang bila memang pola kecurangan tersebut ada.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam. "Nanti kami akan analisis dulu apakah ada tingkat kecurangan yang tiba-tiba meningkat setelah soal UN ini bocor. Itu ada indikatornya, bisa dianalisis," kata Nizam saat ditemui di Kemendikbud, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (16/4).

Namun, untuk saat ini, Nizam berpendapat tidak perlu membicarakan UN ulang dulu. Pasalnya, Kemendikbud masih menunggu hasil dari kepolisian. Kalau sudah jelas semuanya dan ditemukan pola kecurangan yang besar-besaran, barulah pembicaraan UN diulang bisa dilmulai. (obs/obs)