KAA, Momen Penting Galang Dukungan Kedaulatan Pangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia didesak menggalang dukungan negara-negara Asia dan Afrika untuk menciptakan kedaulatan pangan. Ketua Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai, pemerintah harus memaksimalkan sumber daya alam dan kapasitas Indonesia alih-alih bergantung pada impor pangan.

"Harusnya kita punya kebijakan pangan sendiri yang tidak tergantung dengan kebijakan perdagangan bebas," ujar Henry ketika dikonfirmasi CNN Indonesia usai pidatonya di Konferensi Rakyat Asia Afrika di Jakarta, pada Sabtu (18/4).

Menurutnya, Indonesia harus menggalang program yang tidak boleh diganggu World Bank atau negara-negara industri. Program tersebut antara lain membatasi impor pangan dan membatasi persebaran perusahaan transnasional dalam sektor pangan.

Pilihan Redaksi JK: Jakarta Tak Perlu Libur Selama Konferensi Asia-Afrika 'Bawelnya' Wapres JK Saat Mengecek Kesiapan KAA Indonesia Menyambut Konferensi Asia-Afrika Produk Jamu Tersedia di Kamar Hotel Kepala Negara Peserta KAA

"Jokowi bisa memaksimalkan peran petani yang besar jumlahnya. Jokowi juga harus memainkan simpati rakyat yang besar untuk memproduksi pangan di negeri kita dan memaksimalkan BUMN," katanya.

Optimalisasi juga dapat dilakukan dengan mengolah bahan mentah dalam sektor pertanian alih-alih langsung mengekspor ke negara industri.

Selama ini, Henry menjelaskan, Indonesia memiliki kapasitas petani dan kelompok pengusaha kecil yang mampu memproduksi benih pertanian antara lain benih padi.

"Tapi karena ada pasar bebas dan perdagangan dunia, petani kita dikalahkan," ujarnya. Perusahaan tersebut berekspansi di sejumlah wilayah di Indonesia melalui pembukaan pabrik dan industri cokelat, pembenihan jagung, serta kelapa sawit.

Di satu sisi, kebijakan demikian dapat mengucilkan Indonesia dalam perundingan internasional.

"World Trade Organisation (WTO) menggugat Indonesia di meja perundingan karena membatasi impor pangan. Negara-negara Organisations for Economic Co-Operation and Development (OECD), mendesak Indonesia supaya jangan punya program kedaulatan pangan," katanya.

Hal serupa juga dialami negara-negara penghasil pangan lainnya di Afrika. "Mereka tidak perlu makanan tapi dipaksa impor pangan. Mereka tidak perlu bibit rekayasa genetika, tapi dipaksa pakai," ujarnya.

Alhasil, dukungan sesama negara di Asia dan Afrika dibutuhkan. Henry menjelaskan, Konferensi Asia Afrika (KAA) yang digelar pekan depan menjadi momen penting untuk menggalang dukungan.

"Harusnya negara Asia dan Afrika bisa bersatu. Kalau ditotal di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jumlahnya dua pertiga. Kalau voting akan menang. Kalau ada 161 anggota dan negara Asia Afrika bersatu, WTO tidak akan jalan perundingannya," katanya.

Lebih lanjut, dukungan dan sikap independen dinilai dapat menjawab tantangan pengentasan kemiskinan. Henry mengutip data Food and Agriculture Organization (FAO), sebanyak 1 miliar penduduk menderita kelaparan pada  2010. Hingga saat ini, tak ada jumlah penurunan signifikan.

"Sebanyak 70-an persen mayoritas ada di Asia dan Afrika. Harusnya tahun ini sudah tinggal 300-400 juta. Tapi kelaparan naik di dunia. KAA harusnya memecahkan persoalan ini. FAO gagal menjalankan mandatnya," katanya.

(agh/vga)