KPK: Soal Wakapolri Bukan Urusan Kami

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi tak ingin berandai-andai soal wacana pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Wakil Kepala Kepolisian. Lembaga antirasuah itu menilai pengangkatan pejabat pendamping Badrodin Haiti, sepenuhnya masuk domain wewenang Korps Bhayangkara.

"Saya menghargai apapun putusan Polri tentang pengangkatan Wakapolri. Dan soal ini bukan domain kami, tapi wewenang penuh dari Polri," kata Komisioner sementara KPK Indriyanto Seno Adji.

Menurut Indriyanto, saat ini merupakan momentum bagi Badrodin untuk membenahi organisasi di tubuh kepolisian. Hal itu penting dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik. (Baca juga: Badrodin Diprediksi Tertekan Untuk Pilih Wakapolri)

Pilihan Redaksi Badrodin: Semua Perwira Bintang Tiga Cocok Jadi Wakapolri DPR Yakin Badrodin Haiti Tak Ada Masalah dengan KPK Badrodin Diprediksi Tertekan Untuk Pilih Wakapolri

"Sebaiknya dalam rencana jangka pendek ini, Polri membangun kepercayaan kembali utk memperoleh kepercayaan publik, khususnya masalah yg terjadi secata internal," kata Indriyanto.

Sementara untuk urusan eksternal kepolisian, Komisioner KPK yang pernah menjabat penasehat ahli kepolisian itu mengharapkan Polri bisa membangun komunikasi kelembagaan yg lebih Strategi, positif dan bersinergitas dengan lembaga penegak hukum lainnya, termasuk KPK. "Hindari gesekan kelembagaan dan tingkatkan sinergi kelembagaan lewat pemberantasan korupsi," ujar indriyanto. (Baca juga: Badrodin: Semua Perwira Bintang Tiga Cocok Jadi Wakapolri)

Usai dilantik menjadi orang nomor satu di kepolisian, Jenderal Badrodin Haiti tak menampik adanya wacana pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai pendampingnya. Badrodin menilai bahwa nama Budi merupakan bagian dari salah satu masukan saja. "Itu kan sebagai bagian dari masukan saja. Ini kan salah satu," ujar Badrodin di Istana Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat pekan lalu.

Nama calon Wakapolri, kata Badrodin, telah diserahkan kepada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tertinggi (Wanjakti). Oleh sebab itu, saat ini ia belum tahu siapa saja dari nama-nama tersebut yang sudah disetujui Wanjakti.

"Kami serahkan pada mekanisme Wanjakti. Kami belum bisa tahu siapa nama-nama yang sudah disetujui Wanjakti," ujar dia. Ia mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga akan dimintai persetujuan terkait nama yang dicalonkan. (Lihat Fokus: Badrodin Menuju Tribrata 1) (sip)