Aturan Petahana, Bupati Saiful: Buat Apa, Kan Masih Calon?

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum telah membuat aturan di mana keluarga petahana (incumbent) baru boleh maju pilkada setelah ada jeda satu periode sejak berakhirnya masa jabatan petahana. Aturan ini akan dipakai dalam Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015 nanti.

Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Saiful Illah, menanggapi aturan ini dengan santai namun serius ketika berbincang dengan CNN Indonesia, Selasa (21/4). “Kalau keluarga tidak boleh maju langsung, ya saya titipkan saja anak saya ke orang lain. Kan jadi bukan anak saya,” ujarnya berkelakar. (Baca juga: Aturan KPU Akhiri Era Politik Dinasti).

Saiful Illah yang juga Wakil Ketua Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menilai, sebagai warga negara yang baik, tentu saja dirinya harus mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. “Ya bagaimana lagi, kalau sudah jadi aturan ya harus saya patuhi,” lanjutnya.

Meski demikian, Abah Ipul - begitu dia biasa disapa - menyatakan keberatan dengan aturan yang bakal diterapkan sejak Pilkada serentak nanti. Menurut dia, aturan itu bertentangan dengan prinsip pilkada langsung yang bebas. Selain itu, dia menyebutkan, sebenarnya, jika keluarga petahana maju dalam pilkada, belum tentu juga bakal jadi pemenang.

“Buat apa? Kan masih calon. Belum tentu dipilih kan. Kalau maju calon saja sudah tidak boleh, ya bagaimana,” ungkapnya.

Pilihan Redaksi Anggaran Tak Jelas, 63 Daerah Terancam Absen Pilkada Pakta Integritas KPU Tandai Mulainya Tahapan Pilkada Serentak Aturan KPU Soal Pencalonan Keluarga Petahana Tak Langgar HAM Polri Petakan Daerah Rawan Konflik Pilkada

Abah Ipul yang periode keduanya sebagai Bupati Sidoarjo itu berakhir pada 2020 mendatang, menyatakan bahwa mengapa ada kecenderungan bupati atau kepala daerah meneruskan jabatannya ke anak atau saudara. Abah Ipul yang pecinta burung dara ini menyebutkan karena memudahkan untuk meneruskan program pembangunan yang telah direncankan sebelumnya.

“Kalau kami dengan keluarga itu kan orang-orang yang sepaham. Jadi mudah untuk bicara dan juga regenerasi kepemimpinan. Kan pemimpin itu kan harus paham dengan daerahnya. Kalau saya jadi Bupati Sidoarjo, karena saya tahu Sidoarjo. Nanti ngomongnya soal Sidoarjo kan enak kalau sama anak,” terangnya. (Baca juga: Keluarga Petahana yang Maju hanya Ingin Berkuasa Saja)

Perihal bahwa keluarga petahana jika maju akan membuat pilkada menjadi tidak fair karena mendapatkan banyak keuntungan, seperti dukungan birokasi, popularitas dan keuangan, Abah Ipul menampiknya. Menurut dia, rakyat sudah pandai. Mereka akan memilih calon pemimpin berdasarkan hati nurani mereka. Mereka akan memilih siapa calon pemimpin yang mereka sukai.

“Rakyat sudah pintar. Mereka akan pilih calon sesuai hati nurani mereka. Kalau sudah begitu, mau dikasih duit berapa saja, kemungkinan besar ditolak. Lain kalau Pilkada tidak langsung yang anggota dewan. Itu mungkin bisa dikondisikan,” kilahnya. (Baca juga: Aturan Jeda Pencalonan Keluarga Petahana Membuat Pilkada Fair)

Demikian juga soal politik dinasti yang dinilai rawan penyelewengan. Menurut Abah Ipul yang politisi PKB ini, soal penyelewengan biar itu menjadi urusan aparat hukum. Jika ada penyelewengan, aparat hukum yang harus tegas mengusut dan menindak, tidak tebang pilih. 

Abah Ipul berharap, aturan soal keluarga petahana ini masih bisa direvisi. Abah Ipul berencana akan membawa aturan soal ini pada rapat atau pertemuan Apkasi selanjutnya. “Ya kita lagi jadwalkan kapan pertemuan. Belum tahu juga saya,” ungkapnya. (hel/hel)