Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiqurachman Ruki menantang kaum perempuan untuk menjadi pimpinan KPK. Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi terobosan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Akhir Desember 2015, akan terjadi pergantian pimpinan. Saya menantang kaum perempuan untuk mendaftar menjadi pimpinan KPK," kata Rukie saat berpidato dalam peringatan Hari Kartini sekaligus ulang tahun gerakan "Saya, Perempuan Anti Korupsi" di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/4).
Ruki berpendapat, perempuan memiliki peran sentral dalam memberangus tindak pidana tersebut. Sebagai istri, ibu, dan anggota masyarakat, perempuan dapat mensosialisasikan bahaya, jenis, dan modus korupsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya telah melatih perempuan Indonesia di 13 provinsi untuk jadi agen perubahan," katanya. Provinsi tersebut antara lain DKI Jakarta, NTB, Lombok Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Jawa Barat, DI Yogyakarta, NTT, dan Sulawesi Utara.
Kegiatan tersebut tergabung dalam gerakan "Saya, Perempuan Anti Korupsi". Gerakan tersebut terdiri dari tokoh masyarakat, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan profesional.
"Mereka memperkenalkan kejujuran kepada keluarga dan memberikan konteks tersebut. Perubahan ini menunjukkan tren positif. KPK perlu dukungan publik untuk pemberantasan korupsi," katanya.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Perempuan dan Kebudayaan Puan Maharani sepakat dengan Ruki. Menurutnya, perempuan dapat menjadi aktor revolusi mental dalam pemberantasan korupsi.
"Kalau memang ada pimpinan KPK perempuan, itu jabatan strategis yang memberikan pengaruh dahsyat untuk republik," kata Puan dalam pidatonya.
Hingga saat ini, Puan berpendapat, penghilangan korupsi belum sepenuhnya berhasil. "Diperlukan revolusi mental yang melibatkan partisipasi masyarakat," katanya. Puan pun menyatakan turut mendukung Gerakan "Saya, Perempuan Anti Korupsi". (Baca juga:
Tiga Menteri Perempuan Peringati Hari Kartini di KPK)
(sur)