Sofyan: Studi KPK Penting untuk Perbaiki Tata Kelola Gula

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengapresiasi hasil studi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam permasalahan tata kelola gula. Menurut Sofyan, hasil studi ini cukup penting untuk memperbaiki sistem tata kelola gula di Indonesia.

"Saya mengapresiasi apa yang dikerjakan KPK. Mereka melakukan studi, misalnya, soal mekanisme impor, mekanisme pemberian jatah impor gula rafinasi dan lain-lain," ujar Sofyan usai rapat koordinasi di kantor KPK, Kamis (19/3).

Pilihan Redaksi Vonis Koruptor Dinilai Ringan, Hakim: Keadilan Tak Matematis Datangi KPK, Presenter Choky Sitohang Mengaku Jenguk Teman Dua Menteri Jokowi Bahas Mafia Gula Bersama KPK Rakyat Jakarta Dukung Ahok Laporkan Dana Siluman

Sofyan mengakui sistem tata kelola gula saat ini masih belum sempurna. Praktik tindak pidana korupsi pun masih menjadi momok tersendiri bagi pemerintah sehingga perlu suatu kebijakan khusus untuk mengantisipasi.

"Kebijakan itu yang harus diperbaiki adalah sistem. KPK melakukan studi lalu mereka input kepada pemerintah untuk memperbaiki sistem sehingga orang tidak akan terlibat dalam proses korupsi karena sistem yang baik dan transparan," ujar Sofyan menjelaskan.

Sejauh ini, kata Sofyan, KPK menilai ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk mencegah tindak pidana korupsi.

Meski demikian, mantan Menteri BUMN era SBY ini tidak membeberkan secara detil aspek mana saja yang berpotensi dikorupsi. Ia juga menampik ada mafia gula yang bermain di sektor pengelolaan gula.

Menteri Sofyan datang bersama dengan Menteri Perindustrian Saleh Husin ke Gedung KPK pada Kamis (19/3) siang untuk memenuhi undangan rapat koordinasi pembahasan tata kelola gula sebagai industri pangan.

Kedatangan keduanya merupakan bentuk kelanjutan kerjasama antara KPK dengan pemangku kebijakan terkait untuk mencegah tindak pidana korupsi di lembaga pemerintahan.

Seperti diketahui, tata kelola industri bahan pangan seperti beras, gula dan bahan pokok lainnya kerap kali dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk dikorupsi melalui impor atau pembiayaan tarif bea masuk sehingga mengakibatkan kerugian negara yang bahkan mencapai triliunan rupiah. (sur)