Ahok Ingin TNI dan Polri Supervisi Satpol PP di Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan rencananya untuk menggunakan tenaga aparat TNI dan Polri dalam mengatur ketertiban di wilayah ibu kota mulai tahun ini.

Pilihan Redaksi Tahun Ini, Ahok Siap Ganti Satpol PP Honorer dengan TNI/Polri Ahok Temui Menkopolhukam dan Pangdam Jaya Demo Tolak Ahok Anarkis, Polisi Tembakkan Gas Air Mata

Menurut Ahok, selama ini aparat TNI dan Polri sudah sering membantu dirinya dalam menegakkan peraturan dan hukum di DKI Jakarta. Namun, Ahok merasa jika tenaga aparat TNI dan Polri dapat lebih bermanfaat apabila mereka dijadikan pengawas para Pekerja Harian Lepas (PHL) yang bertugas sebagai Satuan Polisi Pamong Praja di Jakarta.

"Saya tawarkan TNI dan Polri kalau tidak ada latihan perang kan mereka kosong, bisa dikaryakan. Kalau Pemda merekrut orang daripada kita mencari pekerja harian lepas tidak disiplin, kenapa kita tidak rekrut TNI dan Polri menjadi supervisinya. Jadi mandornya, pengawasnya (para PHL)," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/4).


Rencananya, setiap aparat TNI dan Polri yang membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun ini akan mendapatkan upah sebesar Rp 250 ribu setiap harinya. Jumlah tersebut belum termasuk tunjangan uang makan yang diberikan sebesar Rp 38 ribu untuk tiap orang.

Ahok pada pagi tadi juga mengatakan bahwa selama ini Pemprov DKI Jakarta telah bekerja sama dengan tiga pihak dalam menegakkan peraturan dan menjalankan penertiban di Jakarta.

"Pemprov DKI punya tiga mitra, yaitu TNI, Polri, dan Pemda. Kalau kamu lihat kalau (Pemprov) sedang melakukan penertiban di belakang Satpol PP pasti ada anggota Polri atau TNI. Jadi (penggunaan tenaga TNI dan Polri) sesuatu hal yang biasa saja," ujar Ahok. (obs/obs)