Politisi PDIP Sebut Banyak Menteri Tak Paham Konsep Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Isu reshuffle dalam tubuh Kabinet Kerja pilihan Presiden Indonesia Joko Widodo masih saja bergulir.  Politisi PDIP Ribka Tjiptaning menilai belum ada satupun menteri yang bisa menerjemahkan konsep yang dibawa Jokowi dalam pemerintahan. Padahal, menurut dia, Jokowi ingin menteri-menterinya melakukan terobosan agar pemerintahannya lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada rakyat.

Selama hampir enam bulan ini, belum ada menteri yang bisa memberikan terobosan berarti. Hanya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menurutnya mulai melakukan terobosan dengan menenggelamkan kapal yang terbukti melakukan illegal fishing.

"Jokowi pernah bilang dia butuh menteri yang bisa melakukan terobosan, saya lihat baru Susi. Menteri perempuan lain belum ada (terobosan)," kata Ribka saat ditemui di kompleks DPR RI, Selasa (21/4).

Pilihan Redaksi Belum Ada Sinyal dari Mega, Reshuffle Tetap Dilakukan? Penilaian Menteri Bahan Reshuffle Masuk Pembicaraan KIH Menunggu Lobi Makan Siang Jokowi yang Sederhana

Ribka melanjutkan, meski terobosan menenggelamkan kapal yang terbukti melakukan illegal fishing adalah hal kecil, tetapi itu sudah lebih baik. “Saya lihat menteri lain belum ada gerakannya," ujarnya menambahkan. (Baca juga: Menteri Susi akan Tenggelamkan 20 Kapal di Hari Kebangkitan)

Anggota Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan, buruh dan tenaga kerja bergerak menyoroti kinerja para menteri perempuan Jokowi. Selain Susi, tidak ada menteri perempuan lain yang Salah satunya adalah Menteri Kesehatan Nina F Moeloek.

Selain itu Jokowi sebagai presiden harus jeli karena kinerja menteri-menterinta malah membuat nama Jokowi jelek.

Lebih jaub Ribka pun menyoroti pekerjaan para menteri perempuan di Kabinet Kerja. Menurutnya selain Susi tidak ada menteri perempuan lain yang mampu berinovasi, termasuk Menteri Kesehatan Nila Moeloek.

"Saya tunggu gerakan menteri kesehatan, tidak ada. Saya tanya berani tidak menenggelamkan rumah sakit yang menolak pasien tapi tidak ada dan tidak berani ambil risiko," ujarnya.

Ribka sendiri mengaku menunggu pernyataan atau sikap Jokowi terkait kinerja para menterinya itu. Menurut Ribka, Jokowi harus jeli melihat kinerja para menterinya karena itu akan membuat nama baik Jokowi dan pemerintahannya tercoreng.

Menteri tidak bisa menerjemahkan konsep Jokowi, apakah itu politik, ekonomi, dan kesehatan, tidak jelas," tegasnya.

Politisi PDIP lainnya yang menyoroti kinerja menteri Jokowi adalah Trimedya Panjaitan. Menurut dia, meski kondisi kinerja Jokowi dinilai banyak pihak belum memuaskan, namun wakil ketua Komisi III bidang hukum DPR menyebut, enam bulan bukanlah saat yang tepat untuk melakukan reshuffle. (Baca juga: PDIP: Beri Waktu Setahun untuk Perombakan Kabinet). 

Menurut dia, sebaiknya evaluasi dilakukan setelah para menteri bekerja selama setahun. Meski demikian, soal reshuffle ini, PDIP akan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. (Baca juga: Belum Ada Sinyal dari Mega, Reshuffle Tetap Dilakukan?) 

Pernyataan Ribka bahwa menteri Jokowi di bidang ekonomi, politik dan kesehatan tidak bisa menjelaskan konsepnya dengan baik, tampaknya sejalan dengan penilaian yang dilakukan oleh Partai Demokrat.

Ketua Harian Partai Demokrat, Syarif Hasan menyebut, berdasarkan partainya, menteri bidang ekonomi perlu evaluasi segera karena kondisi umum perekonomian Indonesia sedang kurang baik. Ini ditandai dengan menurunnya daya beli masyarakat, harga-harga kebutuhan pokok yang cenderung naik, kenaikan harga BBM serta nilai tukar rupiah yang cenderung melemah terhadap Dollar Amerika Serikat.

Selain itu juga menteri bidang politik, terang Syarif juga perlu mendapatkan perhatian oleh Jokowi. Kondisi politik saat ini yang dinilai kurang stabil. Komunikasi antara Istana dengan DPR tidak berjalan dengan baik. Ini membuat kedua belah pihak, eksekutif dan legislatif tidak bisa menjalankan kerjanya dengan optimal. (Baca juga: Demokrat: Kabinet Bidang Ekonomi dan Politik Perlu Evaluasi).

Isu reshuffle ini kembali berhembus setelah Poltracking merilis hasi survei terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Poltracking menyebut, sebanyak 48,5 persen responden mereka menyatakan tidak puas pada hasil kerja sementara Kabinet Kerja. 

Angka ketidakpuasan tersebut lebih rendah dibandingkan presentase narasumber yang menyatakan puas terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yakni 44 persen. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Kabinet Kerja ini merupakan yang terendah dalam enam bulan terakhir. (Baca juga: Kepuasan atas Kinerja Jokowi-JK Capai Titik Terendah) (hel)