PDIP: Menteri Tak Boleh Bermanuver

Jakarta, CNN Indonesia -- Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung mengatakan jika para menteri yang menjadi bawahan Presiden Indonesia Joko Widodo untuk tidak melakukan manuver. Hal tersebut dikatakan Pramono saat isu perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja kian muncul ke permukaan.

Menurut mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu, tugas menteri adalah membantu presiden maka tidak seharusnya mereka melakukan manuver yang akhirnya kontra produktif dengan presiden. (Baca juga: Apapun Kondisinya, Rombak Kabinet Kewenangan Jokowi)

"Menteri adalah pembantu presiden maka harus membantu presiden sepenuhnya dan tidak boleh seorang menteri bermanuver," kata Pram - sapaan akrab Pramono - saat ditemui di kompleks DPR RI, Selasa (21/4).

Pilihan Redaksi Poltracking: Sistem Komunikasi Publik Jokowi Harus Dibenahi Demokrat: Kabinet Bidang Ekonomi dan Politik Perlu Evaluasi PDIP: Beri Waktu Setahun untuk Perombakan Kabinet Belum Ada Sinyal dari Mega, Reshuffle Tetap Dilakukan?

Pram menegaskan ketika seseorang ditunjuk maka tidak ada pilihan lain ia harus menjabarkan dan membantu apapun yang ditugaskan oleh presiden. Oleh sebab itu, jika ada menteri yang bermanuver maka presiden bisa mengambil langkah tegas.

Terkait perombakan kabinet, Pram mengatakan itu semua akan dikembalikan kepada presiden. Menurutnya presiden pasti telah melakukan penilaian selama enam bulan masa kerja para menteri dan sudah mengetahui mana-mana saja menteri yang melakukan tugas tidak sesuai dengan harapan dan target pemerintahan. (Baca juga: Politisi PDIP Sebut Banyak Menteri Tak Paham Konsep Jokowi)

"Kewenangan melakukan reshuffle adalah kewenangan presiden, tentunya presiden dan wakil presiddn melihat performa pemerintah apakah dalam enam bulan ini kinerjanya seperti yang dijabarkan di awal atau tidak," ujarnya.

Isu reshuffle berhembus setelah Poltracking merilis hasi survei terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Poltracking menyebut, sebanyak 48,5 persen responden mereka menyatakan tidak puas pada hasil kerja sementara Kabinet Kerja.

Angka ketidakpuasan tersebut lebih rendah dibandingkan presentase narasumber yang menyatakan puas terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yakni 44 persen. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Kabinet Kerja ini merupakan yang terendah dalam enam bulan terakhir. (Baca juga: Kepuasan atas Kinerja Jokowi-JK Capai Titik Terendah) (pit)