Kerja Ahok Tahun Lalu Dinilai DPRD Jakarta Buruk

Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat Pimpinan Gabungan DPRD DKI Jakarta menilai kinerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun lalu dengan nilai merah.

Buruknya kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 tercermin dalam rendahnya pendapatan daerah yang 'hanya' tercapai 66,80 persen, atau Rp 43,4 triliun dari target Rp 65 triliun, pada tahun lalu.

Selain itu, realisasi belanja yang hanya mencapai angka 59,32 persen, atau Rp 37,7 triliun dari Rp 63,6 triliun, juga menjadi salah satu faktor utama munculnya nilai merah dalam penilaian Pimpinan Gabungan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur atas penggunaan APBD Tahun Anggaran 2014.

Pilihan Redaksi LKPJ Ahok Dibahas dalam Rapat Pimpinan Gabungan DPRD Ahok Ingin TNI dan Polri Supervisi Satpol PP di Jakarta LKPJ Ahok, Banggar DPRD: Kinerja Pemprov DKI Rendah

"LKPJ rapornya merah.‎ Penggunaan APBD 2014 rendah sekali. Banyak sekali kritikan yang disampaikan untuk kepentingan Jakarta kedepan. Tapi kita mengkritisi secara objektif," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/4).

Selain rendahnya capaian pendapatan dan belanja dalam APBD 2014, kinerja Pemprov DKI Jakarta juga dinilai buruk karena adanya kenaikan angka kemiskinan dari 371 ribu penduduk pada 2013, menjadi 412 ribu penduduk di tahun lalu.

Kegagalan Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan dan masalah banjir di Ibu Kota juga menjadi faktor pendukung buruknya penilaian atas LKPJ Gubernur atas penggunaan APBD T.A 2014.

Menurut Prasetio, terobosan-terobosan program yang dimiliki Gubernur DKI Jakarta terdahulu, Joko Widodo, dan Ahok, sebetulnya sudah bagus. Namun, ketiadaan payung hukum untuk menjamin pelaksanaan berbagai program terobosan mereka menjadi salah satu faktor yang membuat stagnannya pembangunan di DKI Jakarta pada tahun lalu.

"Sebenarnya kan pak Jokowi dan Ahok punya terobosan baru untuk kepentingan Jakarta yang diperlukan. Masalah banjir, macet, kesehatan, pendidikan, ruang terbuka hijau, sudah bagus. Nah, mereka membuat terobosan yang harus membutuhkan payung hukum. Ini (ketersediaan payung hukum untuk menjalankan program) yang membuat stagnan," ujar Prasetio menjelaskan.

Dalam kesimpulannya, Rapimgab DPRD DKI Jakarta menyarankan agar Ahok harus lebih serius bekerja untuk kepentingan warga Jakarta pada tahun ini. Selain itu, Ahok juga diharap mampu melakukan sinergi dengan berbagai pihak untuk menjalankan program-programnya setahun ke depan. (sip)