"Saya sebagai Mendagri tidak sependapat kalau Presiden mempertimbangkan harus ada juru bicara. Enggak usah," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).
Tjahjo berpendapat, juru bicara yang baik adalah Sang Presiden sendiri, dibantu oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya dalam membuat suatu kebijakan, Tjahjo menganggap bahwa Presiden tidak akan langsung disalahkan oleh publik, meskipun tidak ada jubir.
Selain itu, Tjahjo mengaku yakin bahwa para menteri Kabinet Kerja akan siap membantu Presiden dalam melakukan komunikasi dengan publik. "Bumper ya menteri-menteri. Semua menteri harus jadi bumper Presiden. Jangan menteri yang berlindung di belakang Presiden," kata dia.
Hanta mengatakan, tanpa ada jembatan komunikasi antara publik dengan presiden menyebabkan orang nomor satu di pemerintahan itu langsung menjadi bumper untuk semua urusan pemerintahan. Permasalahan ini lantas ia bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya kala era Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono yang memiliki juru bicara sebagai jembatan komunikasi antara istana dengan publik. (sip)