Ahok: Pelacuran Mirip Sampah

Lalu Rahadian | CNN Indonesia
Jumat, 24 Apr 2015 10:07 WIB
"Kita ini munafik. Curi uang rakyat dikatakan tidak dosa, main cewek diam-diam tak dosa, tapi kalau prostitusi di lokalisasi (dikatakan) dosa besar," ujar Ahok.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan mengenakan baju sadariah khas Betawi hadir dalam acara Pagelaran Seni Budaya Betawi di Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan, Jakarta Selatan, Minggu (19/4). CNN Indonesia/Lalu Rahadian
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat analogi sederhana untuk membandingkan prostitusi dengan sampah masyarakat pada Jumat (24/4) pagi ini.

Menurut Ahok, keberadaan prostitusi tidak dapat dihilangkan selama manusia masih berada di muka bumi ini. Namun, selama ini masyarakat terkesan munafik dengan menolak keberadaan lokalisasi yang bertujuan untuk mempermudah kontrol terhadap maraknya praktik prostitusi yang terjadi.

"Analogi sederhana, pelacuran mirip sampah masyarakat. Selama masyarakat ada pasti produksi sampah. Kita bisa tidak hilangkan sampah itu? Tidak bisa. Makanya negara-negara maju menyediakan lokalisasi supaya gampang mengontrol (prostitusi)," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/4).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita ini semua munafik. Curi uang rakyat dikatakan tidak dosa, main cewek diam-diam tidak berdosa, tapi kalau prostitusi di lokalisasi, wah, (dikatakan) dosa besar. Kita ini standar ganda membuat keputusan," ujar Ahok dengan nada tinggi.

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga mengatakan, untuk saat ini lokalisasi tidak mungkin dibuat di kawasan Jakarta.

Besarnya penolakan yang muncul dari masyarakat atas wacana pembukaan lokalisasi membuat pihak Gubernur mengeluarkan pernyataan seperti itu.

"(Lokalisasi) nggak mungkin orang kasih," ujar Ahok ketika dimintai keterangan mengenai kemungkinan dibukanya lokalisasi di DKI Jakarta.

Sebelumnya, Ahok menyatakan, lokalosasi prostitusi legal di Jakarta tak bakal dibangun karena ada penolakan kuat dari masyarakat ibu kota. “DPRD dan masyarakat tidak memberikan izin,” kata dia pada Rabu (22/4). (obs)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER