Menaker: Pemerintah akan Tingkatkan Kesejahteraan Buruh

Jakarta, CNN Indonesia -- Hari Buruh Internasional atau dipopuler dengan May Day sudah di depan mata. Besok, 1 Mei, kaum buruh akan memperingatinya. Perjuangan untuk menuntut hak-hak buruh yang dirasa belum terpenuhi kembali disuarakan. Pemerintah yang selama ini merasa sudah berupaya meningkatkan kesejahteraan buruh menyatakan akan terus memperbaikinya.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, selama ini pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan buruh. Salah satunya adalah dengan penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Pilihan Redaksi Nusron Wahid Ingin Penyaluran TKI Menyerupai Manajemen Artis Buruh Tegaskan Tak Anarki di Perayaan May Day Kepung Jakarta, Ribuan Buruh dari Daerah Mulai Bergerak Komitmen Negara atas Buruh Dinilai Jauh dari Nawacita Jokowi

“Pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat,” kata Hanif dalam keterangannya, Kamis (30/4).

Hanif menuturkan, SJSN merupakan awal penyelenggaraan jaminan sosial yang terintegrasi dan diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial untuk semua rakyat.

Menurut Hanif, melalui program jaminan sosial terutama bagi pekerja, hal ini dapat menanggulangi resiko-resiko kerja sekaligus akan menciptakan ketenangan kerja yang akan membantu meningkatkan produktivitas kerja.

Hanif menyebutkan, dalam program SJSN para pekerja memperoleh perlindungan yang meliputi lima program, yaitu program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian. “Itu untuk seluruh penduduk dan pekerja yang pelaksanaannya dilakukan bertahap,” ujarnya.  

Lebih lanjut Hanif menuturkan, terhitung sejak 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan sudah menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan akan beroperasi paling lambat pada 1 Juli 2015. “Hanya tinggal beberapa hari lagi,” kata Hanif.

Kedua program tersebut, tambah Hanif, seiring pemberlakuan Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (obs)