Pelantikan Pengurus, PAN Undang Golkar Ical dan PPP Djan

Christie Stefanie | CNN Indonesia
Senin, 04 Mei 2015 18:37 WIB
PAN beralasan kedua kubu itulah yang diakui di DPR.
Sekjen PAN 2015-2020 Eddy Soeparno. (dokumen pribadi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Para pengurus Partai Amanat Nasional akan dilantik pada Rabu (6/5) mendatang di Balai Sudirman, Jakarta. Sejumlah petinggi partai politik di Indonesia pun diundang untuk menyaksikan pelantikan tersebut.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan telah mengundang seluruh ketua umum partai politik di Indonesia, baik yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

"Saya pikir acara pelantikan ini acara silaturahmi besar. Kami tidak membenarkan KIH (Kaolisi Indonesia Hebat) atau KMP (Koalisi Merah Putih). Kami mengundang ini sebagai perwakilan 12 parpol," ujar Eddy di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/5).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam kesempatan tersebut, Eddy mengatakan bahwa Djan Faridz dan Aburizal Bakrie (Ical) yang akan diundang selaku Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar.

Diketahui, Partai Golkar dan PPP sama-sama mengalami masalah dualisme kepengurusan. Golkar pecah menjadi versi Munas Bali atau kubu Ical dan versi Munas Jakarta atau kubu Agung Laksono.

Sedangkan PPP menjadi versi Muktamar Jakarta dengan ketua Djan Faridz dan versi Muktamar Surabaya dengan ketua Romahurmuziy.

Romahurmuziy membawa kepengurusannya keluar dari KMP dan bergabung ke KIH yang merupakan partai pendukung pemerintah.

Sedang Agung belum resmi membawa Golkar kubunya ke KIH meski kemungkinan besar akan bergabung juga.

Eddy menjelaskan, alasan PAN mengundang Golkar kubu Ical dan PPP kubu Djan Faridz, karena PAN menilai kedua partai dari kedua kubu itulah yang diakui dalam politik Indonesia.
"Karena yang diakui, terutama di DPR adalah dua kepengurusan ini (Ical dan Djan)," tegasnya.

Ketua Panitia Pelantikan dan Rakernas Yandri Susanto menambahkan, PAN sengaja mengundang kedua kubu karena tidak ingin melangkahi persoalan hukum yang terjadi di internal Golkar dan PPP.

"Bukan berarti yang tidak diundang itu bermasalah dengan PAN. Contoh di DPR, surat menyurat yang dilakukan oleh Agung Laksono cs kan belum diakui. Kami tidak ingin melangkahi atau meramaikan persoalan hukum mereka," tegas Yandri.

Sebelumnya, Yandri Susanto mengatakan ada 100 orang pengurus yang akan dilantik pada Rabu (6/5) malam nanti. Lebih lanjut, penambahan tersebut dilakukan karena adanya sejumlah nama yang dipercaya dapat mempercepat jalur konsolidasi PAN.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan total pengurus yang diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada akhir Marer lalu. Saat itu, ada 76 nama pengurus DPP yang diserahkan ke Kementerian Hukun dan HAM dan diterima langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (hel)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER