Perkara UPS Membuka Kasus Korupsi Lain dalam APBD Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso telah menjalin komunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk mengusut kasus pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang terjadi di DKI Jakarta. Dalam koordinasi tersebut, Budi mengatakan akan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pegawai pemerintah provinsi terkait kasus tersebut.

Ditemui di Bareskrim Polri, Budi mengungkapkan ada kemungkinan kasus korupsi lain akan dibongkar setelah koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta dilakukan. Budi mengatakan ada banyak masalah berkembang akibat pengungkapkan kasus UPS tersebut. (Baca juga: Temui Ahok, Kabareskrim: Bakal Ada Tersangka Baru Kasus UPS)

Pilihan Redaksi Dugaan Korupsi UPS, BAP Awal Alex Usman Tak Sebut Lulung Lulung Diperiksa, Kabareskrim Budi Waseso Temui Ahok Kabareskrim Buka Peluang Periksa Ahok soal Korupsi UPS

"Memang tidak hanya UPS yang kami temukan tapi ada banyak hal yang nanti didalami terus," kata Budi, Senin (4/5). "Karena dari UPS ini banyak masalah yang berkembang dari audit dan penyitaan yang kita lakukan. Bahkan hal yang menyangkut korupsi di DKI Jakarta.”

Lebih jauh Budi mengatakan kasus dugaan korupsi terdapat pada dana-dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta pada tahun 2014. Berdasarkan data tersebut, Budi membuka peluang untuk meningkatkannya ke APBD 2013.

Oleh sebab itu, Budi juga membuka peluang pemeriksaan terhadap pimpinan DPRD periode 2009-2014, bahkan hingga ke periode sebelumnya. (Baca juga: Lulung Bersaksi soal UPS, Kolega: Takut Itu Wajar)

"Ada dana-dana APBD 2014, kami juga akan meningkatkan ke 2013 dan seterusnya," kata Budi.

Sebelumnya pertemuan Budi Waseso dengan Ahok, sapaan akrab Basuki, terjadi pada Senin siang di Balai Kota DKI Jakarta. Budi mengungkapkan pertemuan tersebut diadakan dalam rangka mengadakan koordinasi terkait saksi-saksi yang nanti akan dimintai keterangan oleh penyidik Bareskrim. Menurutnya saksi-saksi baru tersebut rencananya akan berasal dari karyawan atau petugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Saya akan koordinasi dengan pemerintah DKI untuk pemeriksaan saksi yang berkaitan dengan karyawan dari Pak Ahok," kata Budi saat dirinya mau meninggalkan Bareskrim menuju Balai Kota. "Saya mau koordinasi dengan Pak Ahok karena beberapa karyawan atau petugas akan diperiksa sebagai saksi dan dilakukan di kantor di Pemprov DKI agar tidak mengganggu pekerjaan mereka.” (sip)