Penilaian untuk Reshuffle Menteri Kabinet Kerja Lewat Kinerja

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan mengomunikasikan usul reshuffle menteri Kabinet Kerja kepada Presiden Joko Widodo pekan ini. Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Sutiyoso mengatakan, penilaian untuk reshuffle dilihat lewat kinerja para menteri tersebut.

"Kinerja selama enam bulan belakangan ini sudah ada dan bisa dinilai maksimal atau tidak," kata Sutiyoso kepada CNN Indonesia, Senin malam (4/5).

Pilihan Redaksi Sutiyoso: Pertemuan di Rumah Saya Bahas Usul Reshuffle Menko Sofyan Bela Kinerja Menteri Bidang Ekonomi Soal Reshuffle, Jokowi: Tanyakan ke Pak JK Fadli Zon: Jokowi Jangan Buang Waktu, Rombak Kabinet!

Menurut Bang Yos, sapaan akrab Sutiyoso, selama ini publik telah mendorong Koalisi untuk melakukan evaluasi kinerja menteri. Evaluasi tersebut berupa catatan baik dan buruk kinerja menteri yang menjadi perhatian partai pendukung pemerintah.

Atas landasan evaluasi tersebut, lanjut Bang Yos, partai koalisi menilai ada sejumlah menteri yang dianggap perlu untuk diganti. Namun Bang Yos menolak membeberkan lebih lanjut siapa dan berapa jumlah menteri yang akan kehilangan kursinya di Kabinet Kerja.

"Saya tak bisa menyebutkan siapa dan berapa. Yang jelas kami melakukan monitor kinerja kementerian, termasuk kombinasi dengan penilaian masyarakat yang kami terima selama ini," tuturnya.

Bang Yos sebelumnya mengungkapkan bahwa dalam pertemuan rutin bulanan KIH, 28 April lalu, koalisi memastikan akan mengusulkan pergantian menteri Kabinet Kerja kepada Presiden Jokowi. Usul itu mengemuka dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarntoputri dan dihadiri seluruh anggota koalisi, kecuali Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang berhalangan.

Pernyataan Bang Yos diamini Ketua DPP NasDem Taufik Basari. Kepada CNN Indonesia, Taufik mengatakan kinerja memang merupakan tolak ukur sebelum memutuskan melanjutkan atau mengganti posisi menteri. "Apakah perlu reshuffle atau tidak memang sangat bergantung pada hasil evaluasi berkala yang dilakukan pemerintah," kata Taufik.

Diberitakan sebelumnya, rencana untuk me-reshuffle menteri Kabinet Kerja makin mengemuka setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan bahwa akan ada pergantian posisi menteri. Namun JK menolak menjelaskan lebih lanjut mengenai waktu dan realisasi reshuffle tersebut.

Dewan Pimpinan Pusat Projo bahkan sebelumnya telah melansir 14 nama menteri yang dinilai harus diganti lantaran memiliki kinerja di bawah standar dan tak sesuai Nawa Cita pemerintah. Ketua DPP Projo, Sunggul Hamonangan Sirait, mengatakan bahwa 14 nama itu akan diusulkan kepada Jokowi untuk diganti. (rdk)