JK Isyaratkan Bakal Ada Reshuffle Terhadap Kabinet Kerja

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengisyaratkan akan ada reshuffle atau perombakan kabinet dalam waktu dekat. "Ya, tentu dalam waktu kedepan ini lah," kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (4/5).

JK menjelaskan perombakan kabinet dirasa perlu mengingat dibutuhkannya kinerja yang mumpuni untuk mengintensifkan program kerja Jokowi-JK. Namun sayangnya, JK tak menjelaskan rinci sektor kementrian mana yang menjadi sasaran perombakan.

Pilihan Redaksi PDIP: Menteri Tak Boleh Bermanuver Fadli Zon Desak Jokowi Evaluasi Kabinet PDIP: Kabinet Kerja Harus Reshuffle Tahun Ini

"Nanti, itu teknis," kata JK singkat. (Baca juga: PDIP: Kabinet Kerja Harus Reshuffle Tahun Ini)

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh CNN Indonesia, perombakan kaninet direncanakan bakal dilakukan dalam dua hingga tiga bulan kedepan. Sebelumnya, wacana perombakan kabinet mencuat akibat semakin rendahnya popularitas Jokowi-JK dan ketidakpuasan masyarakat pada beberapa program pemerintahan Jokowi-JK.

Bagi Pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto menilai Presiden Joko Widodo perlu melakukan evaluasi kinerja para menteri pada semester pertama pemerintahannya. Selain untuk mengefektifkan kerja kabinetnya, evaluasi ini juga dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

"Kabinet Kerja ini harusnya didukung kepercayaan masyarakat yang tinggi, dengan demikian pemerintah bisa lebih mudah menjalankan tugasnya," ujar Nico. Untuk diketahui, 34 menteri dalam susunan Kabinet Kerja bentukan Jokowi-JK ini telah berjalan selama hampir tujuh bulan terhitung sejak pelantikan Oktober 2014. (Baca juga: Fadli Zon Desak Jokowi Evaluasi Kabinet)

Sementara itu, pihak PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Presiden Joko Widodo berpendapat bahwa perombakan kabinet harus dilakukan tahun ini.

"Enam bulan waktu yang cukup untuk menilai. Seperti dokter butuh second opinion, karena menterinya masih pemanasan. Tapi yang jelas mesti tahun ini," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno di Gedung DPR, Jakarta, akhir April lalu.

PDI Perjuangan, lanjut Hendrawan, memang melakukan pembicaraan mengenai kabinet. Menurutnya, hal tersebut sangat wajar dilakukan mengingat posisi PDIP sebagai partai pengusung Presiden Jokowi.

Namun, pembicaraan tersebut tidak dilakukan dalam bentuk rapat khusus mengenai rencana reshuffle. Lebih lanjut, dia mengakui, PDI Perjuangan turut menilai soal adanya sejumlah menteri yang berada di posisi yang tidak tepat. Hal tersebut menyebabkan kabinet tidak dapat berkinerja dengan baik.

Selain itu, Hendrawan mengatakan adanya penilaian sejumlah menteri yang sulit untuk merealisasikan nawacita karena konflik kepentingan.  "Ada juga menteri yang sepak terjangnya dikendalai konflik kepentingan atau terlalu banyak pesan sponsor," katanya. (sip)