Soal Kasus UPS, Ahok: Polisi Bisa Minta Keterangan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan kemungkinan Badan Reserse dan Kriminal Polri meminta keterangan kepada Presiden Joko Widodo terkait pemeriksaan kasus dugaan mark up pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014.

Keterangan dari Joko Widodo dibutuhkan karena posisinya yang duduk sebagai Gubernur DKI Jakarta pada saat APBD 2014 dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tahun lalu.

Pilihan Redaksi Ketua DPRD DKI: Situasi Politik Tak Mendukung Bahas HMP Ahok Lulung Emosi setelah Diperiksa Penyidik Polri 11 Jam Polisi akan Perluas Penyidikan Dugaan Korupsi UPS Seharga Apa UPS yang Bermasalah?

"Secara kepolisian, kalau memang data yang dibutuhkan harus minta keterangan Pak Jokowi pun polisi tentu akan minta kepada beliau. Tapi, Pak Budi Waseso bilang bukan mau periksa Pak Jokowi," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/5).

Menurut Ahok, pihak kepolisian hanya akan memanggil Jokowi jika aparat penegak hukum tersebut merasa membutuhkan data dan keterangan dari sang Presiden. "Kalau sudah cukup, ya sudah nggak ada apa-apa lagi," ujar Ahok.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Ahok di Balai Kota kemarin, Senin (4/5), Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso sempat mengatakan akan mengembangkan penyelidikan terkait kasus mark up UPS pada APBD 2014 ke APBD tahun-tahun sebelumnya.

Namun, Budi menyatakan belum akan memanggil Joko Widodo dalam waktu dekat ini dalam penyelidikan kasus UPS yang sedang berjalan.

"Ya belumlah (memanggil Joko Widodo). Kan, sekarang kita sedang menangani kasus yang sekarang. Tapi yang jelas kita tangani secara keseluruhan," ujar Budi Waseso di Balai Kota DKI Jakarta.(Baca FOKUS: Ini Soal Lulung dan Perkara UPS)

(meg)