Menteri Agraria Tak Pusing Rencana Reshuffle Kabinet Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan menjelaskan sejauh ini belum ada komunikasi dua arah antara Jokowi dan menteri-menterinya dalam Kabinet Kerja yang  menyinggung reshuffle

"Tidak ada komunikasi, kami menteri kan hanya pembantu, urusan ini (reshuffle) urusan Presiden," kata Ferry saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, (5/5).

Kendati demikian, Ferry tak mau ambil pusing dengan perombakan kabinet, dirinya merasa evaluasi kinerja hal yang biasa dalam sebuah struktur organisasi.

Pilihan Redaksi DPR Enggan Disebut Ikut Intervensi Rombak Kabinet Catatan Evaluasi Menteri Sudah di Tangan Jokowi Menyoal Nawacita dan Reshuffle dalam Kinerja Menteri Jokowi Mantan Ketua UKP4: Reshuffle Selalu Dibahas Presiden-Wapres

Secara terpisah, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan hal yang serupa. Ia mengatakan, perombakkan tidap pernah secara jelas dan terang diungkapkan dalam pertemuan atau rapat kabinet. "Yang penting kami kerja saja," katanya.  (Baca juga: Fadli Zon: Belum Ada Lobi Soal Reshuffle)

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengisyaratkan akan ada reshuffle atau perombakan kabinet dalam waktu dekat. "Ya, tentu dalam waktu kedepan ini lah," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (4/5).

JK menjelaskan perombakan kabinet dirasa perlu mengingat dibutuhkannya kinerja mumpuni untuk mengintensifkan program kerja Jokowi-JK. Namun sayangnya, JK tak menjelaskan sektor kementerian mana yang menjadi sasaran perombakan. "Nanti, itu teknis," kata JK singkat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh CNN Indonesia, perombakan kabinet direncanakan akan dilakukan dalam dua hingga tiga bulan kedepan. (Baca juga: Sutiyoso: Pertemuan di Rumah Saya Bahas Usul Reshuffle)

Wacana perombakan kabinet mencuat setelah beberapa target tak tercapai oleh pemerintah, seperti target pertumbuhan yang stagnan dikisaran 4 hingga 5 persen. Tak hanya itu, kesalahpahaman sistem komunikasi sering kali terjadi salah satunya soal Peraturan Presiden soal penambahan uang muka atau down payment mobil pejabat. (Baca juga: Soal Reshuffle, Jokowi Disebut Sudah Punya Target Sendiri) (pit)