Politikus NasDem Kritik Tajam Jajaran Menteri Ekonomi Jokowi
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Rabu, 06 Mei 2015 08:56 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kritik tajam kembali dihadiahkan bagi jajaran menteri Kabinet Kerja yang menangani perekonomian Indonesia. Kali ini kritik terlontar dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Victor Laiskodat menilai Presiden Joko Widodo perlu untuk merombak jajaran menteri perekonomian Kabinet Kerja. Padahal diketahui, Partai NasDem merupakan anggota koalisi pendukung Jokowi -sebutan akrab Presiden Joko Widodo.
"Menurut saya yang perlu direshuffle itu perekonomian. Ekonomi sekarang ini lagi ambruk," ujar Victor saat berbincang dengan CNN Indonesia, Selasa (5/5).
Mulai dari Menteri BUMN, Menteri Keuangan, menurut Viktor, hingga Menteri Koordinator bidang Perekonomian dinilai paling layak untuk di reshuffle. "Sebut saja. Rini Soemarno, Bambang, terus Sofyan Djalil," katanya. Lalu, tambahnya, "Menteri Perindustrian (Saleh Husin), dan Menteri Perdagangan (Rahmat Gobel) juga termasuk."
Penilaian tersebut diberikannya juga bukan tanpa dasar. Victor menyebutkan beberapa kondisi yang menjadi parameter bagi Presiden Jokowi untuk merombak jajaran menteri yang menangani perekonomian Indonesia. Salah satu nya adalah lemahnya nilai tukar rupiah.
"Dolar tembus Rp 13 ribu lebih, itu sudah mengganggu psikologi pasar dan itu sangat mengancam," jelas Ketua Fraksi Partai Nasdem ini.
Ini bukan kali pertamanya, muncul usulan bagi Presiden Jokowi untuk merombak bahkan mengganti para menteri yang menangani perekonomian di Indonesia. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan hal yang serupa.
Bahkan, Fadli meminta kepada Presiden Jokowi untuk tidak membuang waktu lagi dalam merombak jajaran menteri perekonomian. Hal tersebut disampaikan untuk tidak semakin mempersulit kondisi masyarakat Indonesia lebih lagi.
Wacana perombakan kabinet menghangat setelah kemarin, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan soal adanya rencana perombakan kabinet dalam waktu dekat. Meski tak disebutkan secara jelas oleh JK, namun isyarat menuju pergantian menteri di kabinet kerja Jokowi kali ini benar-benar kuat. Hal itu juga dikuatkan oleh sinyal dari Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan bidang Komunikasi Politik Eko Sulistyo yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah mengerti menteri-menteri yang akan dirombak atau reshuffle.
Eko mengungkapkan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Oleh karena itu Eko berharap kewenangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Jokowi selaku Kepala Negara.
"Hampir enam bulan ini Presiden sudah mengerti mana-mana menterinya yang di reshuffle itu," ujar Eko di Kompleks Istana Kepresidenan.
Meski demikian, Eko belum menjelaskan apakah perombakan tersebut lebih ke arah menteri-menteri yang mengurusi bidang tertentu seperti ekonomi seperti yang selama ini dikabarkan atau tidak. (Baca juga: Apapun Kondisinya, Rombak Kabinet Kewenangan Jokowi)
Lebih lanjut Eko mengaku sudah mengira masyarakat akan fokus ke penilaian yang menyebutkan bahwa menteri-menteri yang mengurusi perekonomian negara adalah yang kinerjanya kurang baik atau kedodoran.
Presien menurutnya tentu punya ukuran-ukuran tertentu dalam menilai para pembantunya dalam tugas kenegaraan.
Bekas tim sukses kampanye pilpres Jokowi-JK ini mengungkapkan bahwa waktu pelaksanaan perombakan sangat tentatif. Bisa saja dalam waktu sepekan atau satu bulan.
(sip)
"Menurut saya yang perlu direshuffle itu perekonomian. Ekonomi sekarang ini lagi ambruk," ujar Victor saat berbincang dengan CNN Indonesia, Selasa (5/5).
Mulai dari Menteri BUMN, Menteri Keuangan, menurut Viktor, hingga Menteri Koordinator bidang Perekonomian dinilai paling layak untuk di reshuffle. "Sebut saja. Rini Soemarno, Bambang, terus Sofyan Djalil," katanya. Lalu, tambahnya, "Menteri Perindustrian (Saleh Husin), dan Menteri Perdagangan (Rahmat Gobel) juga termasuk."
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penilaian tersebut diberikannya juga bukan tanpa dasar. Victor menyebutkan beberapa kondisi yang menjadi parameter bagi Presiden Jokowi untuk merombak jajaran menteri yang menangani perekonomian Indonesia. Salah satu nya adalah lemahnya nilai tukar rupiah.
"Dolar tembus Rp 13 ribu lebih, itu sudah mengganggu psikologi pasar dan itu sangat mengancam," jelas Ketua Fraksi Partai Nasdem ini.
Bahkan, Fadli meminta kepada Presiden Jokowi untuk tidak membuang waktu lagi dalam merombak jajaran menteri perekonomian. Hal tersebut disampaikan untuk tidak semakin mempersulit kondisi masyarakat Indonesia lebih lagi.
Eko mengungkapkan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Oleh karena itu Eko berharap kewenangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Jokowi selaku Kepala Negara.
"Hampir enam bulan ini Presiden sudah mengerti mana-mana menterinya yang di reshuffle itu," ujar Eko di Kompleks Istana Kepresidenan.
Meski demikian, Eko belum menjelaskan apakah perombakan tersebut lebih ke arah menteri-menteri yang mengurusi bidang tertentu seperti ekonomi seperti yang selama ini dikabarkan atau tidak. (Baca juga: Apapun Kondisinya, Rombak Kabinet Kewenangan Jokowi)
Lebih lanjut Eko mengaku sudah mengira masyarakat akan fokus ke penilaian yang menyebutkan bahwa menteri-menteri yang mengurusi perekonomian negara adalah yang kinerjanya kurang baik atau kedodoran.
Presien menurutnya tentu punya ukuran-ukuran tertentu dalam menilai para pembantunya dalam tugas kenegaraan.
Bekas tim sukses kampanye pilpres Jokowi-JK ini mengungkapkan bahwa waktu pelaksanaan perombakan sangat tentatif. Bisa saja dalam waktu sepekan atau satu bulan.
(sip)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK